SHARE

METROPOLITAN.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi mengklaim masyarakatnya sudah memiliki kesadaran akan hukum. Bahkan, pemkot berencana dari 33 kelurahan yang tersebar di tujuh kecamatan di Kota Sukabumi dijadikan sebagai kelurahan sadar hukum. Kondisi tersebut mengindikasikan jika seluruh warga di Kota Sukabumi sudah memahami betul hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik.
“Sekitar 2014 lalu, seluruh wilayah di 33 kelurahan di Kota Sukabumi sudah dicanangkan sebagai kelurahan sadar hukum,” kata Kepala Bagian Hukum Setda Pemkot Sukabumi Een Rukmini, kemarin.
Kriteria penilaian dalam program kelurahan sadar hukum, di antaranya meliputi pencapaian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sudah di atas 90 persen, rendahnya angka pernikahan dini, tingkat kriminalitas serta kebersihan lingkungan. Bagi wilayah yang sudah dicanangkan menjadi kelurahan sadar hukum, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menyediakan penghargaan berupa bantuan hibah sebesar Rp10 juta per kelurahan dalam satu tahun. Dana tersebut ditransfer langsung Pemprov Jabar ke rekening setiap kelurahan.
“Dicanangkannya 33 kelurahan sadar hukum di Kota Sukabumi tak terlepas keinginan Pemprov Jabar yang setiap tahunnya menargetkan bisa mencanangkan 1.000 kelurahan sadar hukum. Pada 2014 lalu, kalau tidak salah ada sekitar 800-900 kelurahan di Jabar termasuk di Kota Sukabumi yang sudah dicanangkan sebagai kelurahan sadar hukum,” terangnya.
Saat ini, Bagian Hukum Setda Pemkot Sukabumi sedang mengevaluasi kembali kelurahan yang sudah dicanangkan sadar hukum. Sebab berdasarkan aturan, evaluasi tersebut minimalnya dilakukan bagi kelurahan yang tiga tahun sebelumnya sudah dicanangkan sebagai kelurahan sadar hukum. “Ada sekitar 24 kelurahan di Kota Sukabumi yang sedang kami evaluasi kembali. Evaluasi ini tak terlepas berubahnya data di lapangan karena bisa saja hasil penilaiannya meningkat atau menurun,” ujarnya. (pj/sal/run)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY