SHARE

METROPOLITAN.ID | BOGOR – Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkugan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang memasuki masa pensiun pada 2016 sekarang, ternyata menjadi salah satu faktor adanya mutasi, rotasi dan promosi di lingkungan Pemkot Bogor. Jumlahnya ada 50 PNS. Hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kota Bogor untuk menyiasati kursi-kursi yang kosong. Kepala BKPP Kota Bogor Dwi Roman Pujo mengatakan, pihaknya masih menggodok untuk rotasi, mutasi dan promosi. Sehingga ditargetkan awal Februari 2016 hasil sudah muncul. Menurut Dwi, mutasi, rotasi dan promosi ini dilakukan karena perlu penyegaran untuk pejabat yang sudah lama menjabat di suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Untuk tahap awal eselon IV akan dilakukan rotasi dan mutasi, sementara itu eselon III dan II perlu proses penggodokan lebih matang,” ujarnya kepada Metropolitan, kemarin.Bahkan dirinya ingin segera melakukan mutasi jabatan agar orang-orang yang dimutasikan tersebut bisa langsung adaptasi. Sehingga ia dapat memahami kerjaan yang ditinggalkan PNS yang pensiun. “Seharusnya lebih cepat lebih naik. Tetapi kita pun harus melihat jenjang karier PNS yang akan dimutasi dan rotasikan,” terangnya.Selain itu, Kasubid Penempatan Jabatan Aris Hendardi mengatakan, untuk awal tahun ini setidaknya ada 50 PNS yang pensiun, mulai dari eselon IV dan eselon III. Para PNS tersebut seharusnya sudah pensiun dari dua tahun lalu, namun adanya UU ASN maka masa kerjanya ditambah dua tahun. “Untuk PNS yang pensiun ini secara berkala tidak langsung 50 PNS langsung pensiun. Paling hanya beda beberapa bulan,” paparnya. Untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong, BKPP akan melihat pendidikan dan pelatihan (diklat) serta keilmuannya. Sehingga kapasitas untuk mengisi jabatan kosong itu mumpuni. Tapi tetap digodok Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). “Ini sesuai UU ASN sehingga tidak bisa dimungkiri lagi. Jika eselon III dan IV menggunakan Baperjakat, hal berbeda jika untuk eselon III yang harus menggunakan lelang jabatan,” katanya.Ari menambahkan, mutasi dan rotasi di tubuh SKPD Pemkot Bogor bisa saja dilakukan karena dalam UU ASN mengatakan, walikota dapat melakukan evaluasi 1,6 bulan kinerja eselon II. “Walaupun dalam UU untuk melakukan mutasi dan rotasi, setidaknya pejabat tersebut sudah dua tahun menjabat dalam suatu jabatan,” pungkasnya. (mam/b/ram/wan)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY