News, Sport and Lifestyle

8 Jadi Guru,107 Kepala SDN Dimutasi

METROPOLITAN.ID | BOGOR – Akhirnya Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor melakukan periodesasi, mutasi dan pemberian tugas tambahan guru menjadi kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN). Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 107 orang. Di antaranya delapan orang kembali menjadi guru, sembilan orang menjadi pengawas dan 49 guru menjadi kepala sekolah (kepsek). Surat Keputusan (SK) mereka (kepsek dan pengawas, red) dari Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto sudah terbit pada 21 Desember 2015 lalu dan baru diambil dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bogor pada 31 Desember lalu. Bahkan, sore harinya langsung dibacakan kepada yang akan menerima SK di SMPN 5, Jalan Dadali, Kecamatan Tanahsareal.
Sekretaris Disdik Kota Bogor Fahrudin mengatakan, pemberian SK tersebut akan diberikan pada 8 Januari mendatang. “Insya Allah, akan diserahkan langsung kepada mereka supaya para penerima SK cepat melaksanakan tugas tambahan tersebut,” kata Fahmi, panggilan akrab Fahrudin ketika dihubungi Metropolitan, kemarin.Menurut mantan Kepala SMAN 3 Bogor ini, periodesasi dan pemberian tugas tambahan kepada guru sebagai kepala SDN dilaksakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Nomor 28/2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah. “Jadi, kalau ada yang protes itu hal yang biasa-biasa saja karena ia belum mengerti dan paham terhadap peraturan dimaksud, makanya kita mulai dari sekarang, khususnya periodesasi di tingkat SDN,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdik Kota Bogor Ayub Cahyono mengklaim, guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala SDN sudah melalui mekanisme dan prosedur peraturan yang berlaku. Bahkan, ke-49 guru yang diberi tugas tambahan itu telah dinyatakan lulus dalam Pendidikan dan Pelatihan (iklat) di Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) Karang Anyar, Solo, Jawa Tengah. Begitu juga dengan delapan kepala SDN yang diberi tugas sebagai pengawas, lanjut Ayub, juga melalui seleksi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kredit. ”Jadi, pengangkatan pengawas pun harus melalui prosedur, tidak ada istilah titip menitip. Buktinya, ada sembilan kepala SDN tidak memenuhi syarat akhirnya dikembalikan menjadi guru. Abang sudah tahu kan siapa saja orangnya,” kata Ayub kepada Metropolitan, kemarin.
Ayub juga mengakui, ada beberapa kepala SDN yang dikembalikan menjadi guru lalu melakukan protes ke mana-mana, bahkan mengadu ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, tapi karena peraturan harus dilaksanakan, Disdik tidak menanggapinya. ”Jadi kalau ada di antara sembilan orang tersebut menjadi atau mengaku pengawas, itu hanya diperbantukan saja. Mereka hanya diberi surat tugas dari kepala Disdik, mengingat untuk tingkat SD Disdik masih kekurangan pengawas,” jelasnya.
Diberitakan, sejumlah guru di Kota Bogor mendesak agar Disdik setempat bertaggung jawab atas karut marutnya pengangkatan jabatan kepsek, khususnya kepala SDN yang terjadi saat ini. Meski sudah jelas adanya Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 namun masih diabaikan, padahal dalam Permendiknas itu, sudah jelas mengatur periodisasi jabatan kepsek. ”Seharusnya sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak melaksanakan Permendiknas, toh semuanya merupakan guru. Kepsek itu hanya tugas tambahan saja, tapi faktanya meski Permendiknas sudah berlangsung lima tahun, masih saja dibiarkan,” tandas sejumlah guru SDN di wilayah Kecamatan Tanahsareal dan Kecamatan Bogor Tengah yang enggan disebutkan namanya kepada Metropolitan. (tur/ar/ram/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *