News, Sport and Lifestyle

Abaikan Permendiknas 28, Tinjau Ulang Mutasi Kepsek

METROPOLITAN.ID | BOGOR – Sejumlah mantan maupun kepala Sekolah Dasar Negri (SDN) di Kota Bogor yang terkena mutasi, meminta Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto agar meninjau ulang keputusannya tertanggal 21 Desember 2015 lalu. Diduga, pergeseran maupun pengembalian tugasnya sebagai guru, tidak sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28/2010, tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. Di antaranya, tidak melibatkan tim pertimbangan yang terdiri dari unsur pengawas sekolah/madrasah dan dewan pendidikan.
Hal trsebut diduga tidak berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah, pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya mengangkat guru menjadi kepala sekolah/madrasah sebagai tugas tambahan. Yang lebih parahnya lagi, ada kepala SDN yang berprestasi dikembalikan menjadi guru. Padahal, dalam Permendiknas Nomor 20/2010, apabila guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah dua kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah di tempat lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari tempat sebelumnya. Namun, hal itu bagi yang telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya satu kali masa tugas atau memiliki prestasi yang istimewa.
”Kalau menurut saya, mutasi kepala SDN benar-benar tidak mengacu kepada Permendiknas Nomor 28/2010. Sudah saatnya Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto meninjau ulang Surat Keputusan (SK) yang telah ditandatanganinya, jika tidak maka akan menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan di Kota Bogor, khususnya,” kata salah seorang kepala SDN di Kecamatan Bogor Utara kepada Metropolitan, saat melakukan verifikasi di SDN Sindangbarang 3, kemarin.
Dia juga menjelaskan, bila melihat BAB IV tentang proses pengangkatan kepala sekolah/madrasah, Pasal 9 ayat 1 tertulis, pengangkatan kepala sekolah/madrasah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan. Namun, peraturan tersebut malah diabaikan. Ia melihat, nama-nama yang diusulkan berdasarkan Asal Bapak Senang (ABS). ”Sudah pasti, lihat sendiri seperti di Kecamatan Bogor Tengah. Seharusnya sudah kena priodesasi, tapi masih juga dipertahankan. Sementara, kepala SDN yang berprestasi akan dikembalikan menjadi guru,” pungkasnya.
Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Indonesian Goverment Watch (IGW) Budi Dalimunthe, ia berharap agar Walikota Bogor meninjau kembali SK-nya, terutama dalam mutasi kepala SDN di Kota Bogor, karena dinilai tidak sesuai dan tidak mengacu kepada Permendiknas Nomor 28/2010. Ia melihat, baik penempatan maupun kepala SDN yang dikembalikan menjadi guru, tidak melibatkan tim pertimbangan yang dibentuk kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor. Jadi, tambahnya, mutasi di tingkat satuan pendidikan SDN itu, dilakukan tidak profesional, seperti yang terjadi di SDN Babakan Asam, Kecamatan Bogor Timur. ”Masa dalam pendidikan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) mendapat nilai cukup baik, tapi ditempatkan di sekolah yang sedikit muridnya. Sementara nilai yang masih di bawah dia, di tempatkan di tempat ’basah’. Hal ini terjadi akibat tidak dilibatkannya tim pertimbangan,” tandasnya.
Mengenai hal tersebut, tim verifikasi Disdik Kota Bogor akan melakukan pemeriksaan terhadap ratusan kepala SDN, baik yang terkena rotasi maupun yang telah dikembalikan menjadi guru dan diberi tugas tambahan sebagai pengawas. Rencananya, pemeriksaan itu akan dilakukan pada 6 Januari di salah satu SDN di Kecamatan Bogor Barat. Padahal, SK pemberian tugas tambahan dari Walikota Bogor itu akan dilaksanakan pada 8 Januari di salah satu SDN di Kecamatan Bogor Selatan. ”Ya aneh saja pak, biasanya setelah SK diterima, baru diadakan verifikasi,” tandas sejumlah kepala SDN yang enggan disebut namanya kepada Metropolitan.
Mereka juga mempertanyakan penempatan ratusan kepala SDN di Kota Bogor yang diduga sarat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), karena kepala sekolah yang tidak profesional, tapi masih dipromosikan di sekolah yang ’basah’. Bahkan, setahun lagi mau pensiun,” pungkasnya. (do/tur/ar/ram/run)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *