SHARE

METROPOLITAN.ID – Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Seperti itulah dinamika yang terjadi di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) saat ini. Di usianya yang terus bertambah, partai berlambang Kakbah ini juga dihantam berbagai persoalan. Mulai dari terseretnya tokoh penting PPP dalam kasus korupsi hingga konflik kepengurusan yang hingga kini masih menyisakan sengketa di Mahkamah Agung. Lalu harapan apa yang dipanjatkan di Hari Lahir PPP ke-43?
Hari ini, seluruh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) se-Indonesia menggelar tasyakuran serentak di kantornya masing-masing guna memperingati hari jadi partai. 43 tahun bukanlah usia yang muda lagi. Asam garam mengarungi dinamika politik di pelosok negeri menjadi pembelajaran bagi setiap pengurusnya untuk membesarkan bendera partai.
Ketua DPW PPP Jawa Barat Ade Munawaroh Yasin (AMY) menyadari hal itu. Baginya, HUT ke-43 itu menunjukkan bahwa partainya sudah cukup dewasa. Sehingga, ia mengajak seluruh pengurus berkonsentrasi menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dan menyikapi konflik internal di partainya dengan kepala dingin.
“Partai sudah sangat dewasa, artinya tak perlu menyelesaikan persoalan dengan kegaduhan. Kita tetap menempuh jalur hukum dan mengikuti alurnya,” ungkap adik kandung mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin itu kepada Metropolitan.
Dengan mengusung tema ’Menuju Indonesia Berkeadilan’, AMY bersama perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-Jabar akan berkumpul di kantornya menggelar syukuran dan potong tumpeng. Diprediksi ada sekitar 200 orang yang bakal turut hadir dihelat hari ini. “Sekitar 200 ada orang. Mulai dari perwakilan DPD, PH DPW, sayap partai akan hadir,” tuturnya.
Sebelumnya, DPW Jabar sempat dikabarkan menjadi inisiator untuk mempersatukan seluruh pengurus DPW se-Indonesia dan mengakhiri konflik kepengurusan yang telah lama berlarut. Menyikapi hal ini, AMY secara tegas menyatakan bila selama ini pihaknya telah berusaha dan respons positif juga didapatkan dari seluruh DPW. “Selama ini DPW kompak, tapi pasti ada saja pihak luar yang coba masuk. Biarkan waktu yang membuktikan, siapa yang sesungguhnya berhak atas kepengurusan PPP,” tuturnya.
Dia menjelaskan, pasca pencabutan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) atas kepengurusan Romahurmuziy, pihaknya kembali mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). “Semua masih berproses di jalur hukum. Walaupun SK Romi dicabut, itu tidak serta-merta MenkumHAM mengangkat kepengurusan kubu sebelah. Jadi sekali lagi, biarkan waktu yang menjawab,” tutupnya. (feb/wan)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY