News, Sport and Lifestyle

Angka Penerimaan Pajak Nasional Kembali Diragukan

METROPOLITAN.ID | Jakarta LBH Pajak dan Cukai meragukan paparan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro yang menyebutkan capaian pemerintah terhadap Wajib Pajak (WP) sebesar Rp1.110,4 triliun atau sekitar 85,8 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P).Peneliti utama LBH Pajak dan Cukai, Tommy Raja, menilai, jumlah yang disebutkan Menkeu bukanlah setoran pajak yang dibayar oleh para wajib pajak. Angka yang dibeberkan dianggap masih belum real dan faktual.Menurutnya, model paparan perkiraan (bukan) penerimaan pajak 2015 salah, karena diduga tidak dilakukan secara detail menggunakan data karena hanya mengunakan keterangan dari Plt Dirjen Pajak (DJP) Ken Dwijugiasteadi.Saat ini, kuat dugaan bahwa perkiraan penerimaan pajak yang riel jauh meleset dari angka optimistis yang diumumkan Menkeu.”Jikalau sedari awal Bambang dan Ken memaparkan detail seperti berapa setoran dari minyak, berapa pajak revaluasi aset perusahaan BUMN dan pajak Penyertaan Modal Negara (PNM) yang saat ini sedang berpolemik karena terkait hutang pemerintah, maka tidak akan ada yang berprasangka buruk,” kata ‎Tommy, dalam siaran persnya, Rabu (6/1).Untuk menyingkapi itu semua, LBH Pajak dan Cukai memaparkan bukti berbeda menggunakan analisa yang membantah besaran perkiraan penerimaan pajak.Dikatakan, bukti lain menyatakan perkiraan penerimaan pajak 2015 kurang dari Rp1.048 triliun atau setara dengan 80, 98 persen dari target APBNP. Sedang bukti lain itu saja masih bisa diragukan oleh pihak yang menganggap itu cenderung di input dari pembesaran sehingga bagi mereka lebih rasional bahwa perkiraan penerimaan pajak 2015 hanya sekitar Rp931,7 triliun atau setara 71 persen dari target APBNP.”Hitungan itu berpedoman pada ukuran kinerja 11 bulan mantan DJP Sigit Priadi Pramudito. Angka itu justru lebih mendekati prediksi Wakil Presiden Jusuf Kalla,” ungkapnya.Dicontohkan, LBH Pajak dan Cukai menangani restitusi pajak di KKP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu senilai Rp1,4 miliar. Kemudian ditemukan oknum aparat pajak saat proses permohonan restitusi diperiksa yang terbukti lebih bayar tetapi malah jadi kurang bayar.”Diduga KKP telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak membayarkan kelebihan atas hasil pemeriksaan restitusi. Itu sungguh aneh, bukan tidak mungkin hal seperti itu masif dialami WP di seluruh KKP,” ujarnya.Menyikapi kondisi itu, ‎LBH Pajak dan Cukai akan menyarankan kepada DPR RI untuk membentuk panitia khusus (Pansus) terkait kejujuran penyelenggara negara dalam pengumpulan pajak. Semua dilakukan agar kesalahan yang sama tidak terulang.(BS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *