SHARE

METROPOLITAN.ID | MASALAH kriminalitas di Lampung sebenarnya hampir sama dengan persoalan kriminalitas yang ada di kota-kota besar di Indonesia, yaitu adanya peningkatan kejahatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Kejahatan didominasi kejahatan konvensional berupa kejahatan dengan kekerasan dan narkotika. Tetapi, kriminalitas di Lampung dibumbui dengan fenomena Lampung sebagai sarang begal, serta kriminalitas yang menonjol pada waktu yang lalu adalah perkara-perkara di bidang pertanahan dan terjadinya konflik sosial yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda yang cukup besar. Kedua masalah terakhir ini merupakan karakteristik dari daerah Lampung. Oleh karena itu, ketika Kapolda Lampung dijabat Brigjen (Pol) Edwarsyah Pernong, seorang putra daerah Lampung, masyarakat mempunyai pengharapan yang besar bahwa Kapolda dapat mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan karakteristik Lampung melalui pendekatan preventif dan menyelesaikan masalah-masalah masyarakat yang ada secara berkeadilan dan menggunakaan kearifan lokal (soft approach) daripada pendekatan represif semata. Dalam hal ini kemudian kita mengenal ada program anjau silau di samping terdapat upaya represif dengan pembentukan Tim Khusus Antibandit (TEKAB) 308. Tulisan ini mengkaji tentang program anjau silau, Tekab 308, dan masalah-masalah kriminalitas di Lampung.

Anjau Silau dan Tekab 308
Berdasarkan data dari Polda Lampung (Antara, 30/12/2015) potensi konflik sosial di Lampung setidaknya terdapat pada 55 titik yang tersebar pada kabupaten dan kota, yaitu 49 titik berpotensi terjadi konflik politik, ekonomi, sosial budaya, dan tiga titik berpotensi terjadi permasalahan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
Data crime indeks di Lampung tahun 2015 menunjukkan kasus paling menonjol adalah pencurian dengan pemberatan (curat) sebanyak 368 kasus, disusul kasus narkotika 318 kasus, pencurian sepeda motor dengan pemberatan 246 kasus, dan pencurian sepeda motor dengan kekerasan sebanyak 97 kasus, sedangkan kasus pencurian dengan kekerasan (curas) sebanyak 148 kasus, dan penganiayaan berat (anirat) 16 kasus dan kasus pembunuhan empat kasus. Penanggulangan masalah-masalah kriminalitas dengan menerapkan program anjau silau telah cukup dapat meredam konflik-konflik sosial dan mencegah kejahatan. Begitu pula dengan pembentukan Tekab 308 yang secara khusus menyasar pelaku pembegalan dan tindak kriminalitas lainnya yang menonjol telah memberikan hasil cukup baik. Sebagai contoh Tekab 308 jajaran Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung telah mengungkap 46 kasus tindak kejahatan. Dalam jangka waktu satu bulan setelah tim antibandit ini dibentuk, telah mengungkap 46 kasus tindak kejahatan, seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Tim berhasil mengamankan 41 tersangka dengan sejumlah barang bukti kejahatan. Tetapi, dari semua prestasi tersebut bukan berarti masalah kriminalitas dapat dituntaskan, karena kita masih saja tetap dihantui dengan banyaknya kejahatan di sekitar kita dan perlu kajian-kajian untuk menyempurnakan program-program penanggulangan kriminalitas yang ada. Sejak terpisah resmi dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada 1 April 1999, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi bagian dari lembaga pemerintahan sipil yang fungsinya melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Tap MPR No. VI dan No. VII Tahun 2000 lebih menegaskan lagi adanya reformasi struktural dalam tubuh Polri. Bersamaan dengan itu, Polri terus berbenah dan berupaya menjadi polisi yang profesional dan mandiri. Salah satu upaya reformasi yang tengah dilakukan adalah pada pengembangan pemolisian masyarakat (community policing) atau lebih sering disebut dengan Polmas. Yang intinya adalah menekankan pada kemitraan dengan masyarakat untuk penyelesaian masalah, dalam upaya pencegahan terhadap ancaman keamanan dan ketertiban di masyarakat. Pertanyaan yang mendasar saat ini adalah mengapa Polri mengeluarkan kebijakan tentang Polmas. Sejauh mana setrategi Polmas ini diperkenalkan, dipahami, dan dilaksanakan dengan oleh anggota Polri. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Polri dalam menerapkan strategi andalan Polri tersebut. Bagaimana masyarakat merespons upaya Polri untuk membangun kemitraan dengan masyarakat, dalam memecahkan masalah ancaman keamanan dan ketertiban di lingkungan warga. Apa yang perlu dilakukan warga dan organisasi masyarakat sipil dalam rangka efektivitas Polmas, sehingga tidak berubah menjadi upaya “mobilisasi” Polri terhadap warga masyarakat, untuk membenarkan tindakan polisi yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan demokrasi. Kebijakan mengenai Polmas merupakan model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar, antara polisi dengan masyarakat lokal, dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban, guna meningkatkan kualitas hidup warga setempat. Dalam pengertian ini, masyarakat diberdayakan sehingga tidak lagi semata-mata sebagai objek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, melainkan sebagai subyek yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib yang difasilitasi oleh petugas kepolisian.
Warga dan polisi berusaha menemukan, mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari jalan keluar atas masalah gangguan keamanan dan ketertiban. Operasionalisasi konsep Polmas pada tataran lokal dimungkinkan bagi warga masyarakat setempat untuk memelihara dan menumbuhkembangkan norma-norma sosial dan kesepakatan-kesepakatan lokal dengan tetap mengindahkan peraturan-peraturan hukum yang bersifat nasional dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sebagai suatu falsafah, Polmas adalah model perpolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menampilkan sikap santun dan saling menghargai antara polisi dan warga. Polmas mengandung prinsip-prinsip yang sangat sejalan dengan semangat yang selalu digulirkan oleh organisasi masyarakat sipil, seperti; transparansi, partisipasi, kesetaraan, penugasan permanen dan personalisasi, desentralisasi. Pemolisian masyarakat telah dianut banyak negara Eropa dan Amerika sejak beberapa tahun yang lalu. Secara praktik memang banyak sekali variasi yang dikembangkan di tiap-tiap negara, sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat yang ada.
Namun, secara prinsip penerapan sistem pemolisian masyarakat selalu dilandasi prinsip yang sama, yaitu bahwa hukum dan ketertiban masyarakat (law and order) tidak akan dapat ditangani hanya oleh petugas penegak hukum sendiri, melainkan melalui kerja sama yang erat antara polisi dan masyarakat.
Pembentukan Polmas telah banyak diadakan pada kelurahan dan desa-desa di Lampung, tetapi efektivitas Polmas belum cukup memadai untuk menanggulangi kejahatan. Hal itu karena model pemolisian menggunakan Polmas atau dikembangkan dalam bentuk lain seperti anjau silau akan lebih efektif apabila partisipasi masyarakat berasal dari bawah (bottom-up) dan bukan hanya program dari atas (top-down) saja, sehingga masyarakat menyadari untuk juga dapat menjadi polisi bagi dirinya sendiri.(lampost)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY