Ansor Dukung Koesnan Pimpin PDJT

by -1 views

METROPOLITAN.ID | BOGOR – Pemilihan calon direktur Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) nampaknya makin sengit. Yang terbaru, Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Bogor Rahmat Imron Hidayat (Romy) menyatakan sikap jika badan otonom (banom) Nahdlatul Ulama ini mendukung penuh langkah Boy Koesnan Kusumabrata yang maju dalam pemilihan calon direksi perusahaan pelat merah itu.
Menurut Romy, Koesnan mempunyai pengetahuan cukup baik dalam bidang pengelolaan transportasi. “Dia pun mempunyai cita-cita ingin mengubah kondisi PDJT yang kini sangat memprihatinkan,” katanya.
Calon direktur PDJT, kata Romy, harus orang yang berkualitas dan visioner. Hal tersebut pun ada di diri Koesnan. Romy memaparkan, keikutsertaan Koesnan dalam bursa pemilihan bos TransPakuan, lantaran pria berbadan gempal itu merasa terpanggil untuk membenahi transportasi di Kota Bogor. Koesnan ingin menyelesaikan permasalahan di PDJT yang tak kunjung selesai. “Koesnan sempat meminta izin kepada teman-teman yang ada di Ansor. Ia pun langsung sempat berdiskusi dahulu. Karena tekad yang kuat, kami dukung Koesnan,” jelasnya.
Dalam diskusi yang dilakukannya dengan Koesnan, menurut Romi, Koesnan berencana membuat bisnis inti baru di PDJT. Hal tersebut ia lakukan untuk membawa PDJT ke arah yang lebih baik lagi. “Kemarin Koesnan bilangnya seperti itu. Tetapi untuk lebih detail, saya tidak mengetahui bisnis inti apa yang akan dibuatnya,” paparnya.
Adanya sejumlah opini yang mengatakan bahwa Koesnan merupakan orang titipan sangat disayangkan. Apalagi menurut Romy hal tersebut terucap dari Ketua Komisi B DPRD Kota Bogor. “Ya sangat kami sayangkan pernyataannya. Saya pun minta Pansel jangan terpengaruh dengan opini-opini yang ada di luar,” paparnya.
Romy pun menyinggung pernyataan ketua Komisi B DPRD Kota Bogor soal calon direktur PDJT harus mundur tiga bulan sebelumnya dari jabatan partai politik (parpol) di salah satu media baru-baru ini, tidak mendasar. Sebab, sesuai Perda No 5/2007 Pasal 20 ayat 3 point (g), hanya tertulis bukan pengurus parpol. Artinya, setiap orang yang mendaftar direktur PDJT bukan pengurus parpol di saat pendaftaran. “Yang kami pertanyakan statmen dari ketua Komisi B itu berdasarkan perda apa. GP ansor menyayangkan kalau statmen ketua Komisi B hanya berdasarkan asumsi bukan pada perda,” pungkasnya. (mam/b/ram/wan)