SHARE

METROPOLITAN.ID |Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) sebentar lagi bakal memiliki direktur baru. Ketujuh calon direktur yang telah lolos verifikasi administrasi beberapa waktu lalu sedang bersiap-siap mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Mereka diuji tim ahli di antaranya Kepala DLLAJ Kota Bogor Achsin Prasetyo dan Ketua TP4 Kota Bogor Yayat Supriatna.

Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto mengaku, dirinya selalu memantau proses seleksi calon bos TransPakuan itu. Menurut Bima, direktur terpilih nantinya harus orang berkualitas karena harus menangani salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bogor itu dengan keadaan yang tidak sehat. “Maka dari itu kita tekankan calon direktur harus benar-benar memahami kondisi PDJT, kalau ia tidak memahami bisa-bisa PDJT akan kembali sakit,” ujar Bima kepada Metropolitan, kemarin.
Dengan penyertaan modal yang terbatas, direktur terpilih nanti harus berdiri di kakinya sendiri tanpa harus selalu ditopang Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang setiap tahunnya memberikan modal. Bima pun berharap dalam seleksi ini panitia tidak main mata dengan para calon atau orang luar yang mempunyai maksud tertentu. Hal itu agar orang yang terpilih nantinya merupakan pribadi yang berkualitas. “Calon terpilih nantinya akan menjadi direktur tunggal dan harus pandai mengelola PDJT. Karena nantinya semua karyawan PDJT pun akan baru kembali. Yang sudah ada akan dirumahkan,” terangnya.
Bima mengatakan, calon direktur PDJT nantinya mempunyai pekerjaan rumah (PR) yang banyak dan berat. Beban kerjanya pun akan ditambah. Mulai dari pengelolaan shelter (halte) dan perawatan bus. Tidak seperti direksi yang sebelumnya hanya mengurusi bus TransPakuan saja. “Semua sistem yang ada di PDJT akan diubah. Termasuk mengelola halte yang kini sudah banyak coretan,” paparnya.
Sementara itu, Direktur Lembaga Kajian Masyarakat (Lekat) Abdul Fatah mengatakan, pemilihan direksi PDJT terlalu dipaksakan. Padahal, menurut dia, faktor utama dari ketidakberhasilan PDJT itu terletak di regulasinya, yaitu Perda tentang PDJT dan kebijakan bisnisnya. “Kalau regulasinya masih seperti itu, ya PDJT tidak akan maju. Seharusnya sebelum penerimaan direktur PDJT, Pemkot Bogor dan DPRD merevisi regulasinya terlebih dahulu,” katanya.
Jika dua hal tersebut tak diperbaiki, menurut Fatah, maka pergantian direksi ini sia-sia saja. Karena pada akhirnya akan sama dengan manajemen yang sebelumnya dan berbeda hanya orang-orangnya saja. “Mau orangnya diganti semua tetapi regulasinya masih yang dulu ya tetap sama saja,” jelasnya.
Jika penerimaan calon direksi sudah terlanjur berjalan, menurut Fatah, Pansel harus bisa memilih orang-orang yang terbaik yang bisa memahami tentang manajemen transportasi dan manajemen bisnis. Karena jika pemimpin PDJT nantinya tidak mengusai manajemen transportasi dan binis, PDJT tak akan ada perkembangan. “Calon terpilih nantinya harus memiliki dua kriteria tersebut agar bisa mengubah PDJT,” ungkapnya.
Abdul Fatah juga berharap Pansel bisa terbuka kepada publik terkait tahapan proses sampai hasil pemilihannya. Pansel juga harus membuka ke publik tentang latar belakang para calon. “Semoga pemilihannya bisa adil dan terbuka,” pungkasnya. (mam/b/ram/wan)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY