News, Sport and Lifestyle

Apartemen Depan Kampus Bisa Dituntut Perdata

METROPOLITAN.ID – Rencana pembangunan Apartemen Grand Park City Pakuan (GPCP) yang berlokasi di Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, nampaknya tak akan berjalan mulus. Sebab, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kota Bogor menilai ada sejumlah masalah yang krusial, sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tidak akan mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada apartemen seluas 1,6 hektare tersebut. Hal ini disampaikan Kepala BPPT-PM, Deny Mulayadi, ketika ditemui Metropolitan, kemarin. Deny mengatakan, permasalahan itu antara lain yakni terkait penggusuran beberapa pedagang di depan Universitas Pakuan (Unpak) serta sejumlah bidang tanah yang masih milik PT Jasa Marga. Memang, kata Deny, beberapa waktu lalu pihak GPCP mengajukan Izin Prinsip, tetapi izin itu tidak Deny keluarkan selama masih ada masalah di lapangan. Terlebih ada sebagian masyarakat yang masih menolak pembangunan apartemen tersebut.
Denny menambahkan, belum dikerluarkannya Izin Prinsip GPCP ini, sekaligus sebagai bentuk menjalankan program Pemkot Bogor untuk melakukan moratorium (penundaan, red) perizinan di Kota Bogor. “Ini sudah kebijakan Pemkot Bogor,” ujar Denny singkat.
Dipasarkannya Apartemen GPCP walau belum mengantongi IMB, mendapat kritikan keras dari Praktisi Hukum Sugeng Teguh Santoso. Menurut Sugeng, diduga ada pelanggaran yang dilakukan pihak pengembang GPCP, lantaran sudah berani memasarkan meski belum ada jaminan jika apartemen itu akan dibangun, yakni pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 20/2011 tentang Rumah Susun.
Sugeng mengatakan, ada beberapa tahapan yang seharusnya dilakukan pengembang sebelum melakukan pemasaran terhadap publik. Di antaranya melengkapi administrasi untuk memulai pembangunan gedung tersebut. Sehingga, ketika dijual para konsumen pun tak khawatir karena bangunan apartemennya sudah berizin. “Kalau sekarang sudah dipasarkan, adakah bentuk jaminan yang diberikan pengembang kepada konsumen, sehingga membuat konsumen tenang uang pembelian apartemen itu tetap aman,” sindir Sugeng kepada Metropolitan.
Dalam pemasaran yang dilakukan, seharusnya pengembang dapat menjaga kepercayaan konsumen dengan cara memberikan jaminan. Sehingga tak ada yang dirugikan dalam pembelian apartemen ini. “Kalau izinnya saja belum dimiliki, kan belum tentu jadi dibangun apartemen,” terangnya.
Sugeng pun menegaskan, jika seandainya ada seorang konsumen GPCP yang merasa tidak puas dengan pembelian apartemen itu, masyarakat bisa menuntut balik secara perdata kepada pihak pengembang. “Ya itu bisa dituntut secara perdata. Cuma untuk pasalnya tergantung pelanggaran yang dilakukan pihak pengembang nantinya,” paparnya.
Sementara itu, pihak dari manajemen GPCP Amir enggan berkomentar saat ditanya terkait Apartemen GPCP yang melanggar aturan karena sudah melakukan pemasaran sebelum memiliki izin. “Saya tidak mau berkomentar dulu,” katanya saat dihubungi Metropolitan. (mam/b/ram/wan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *