News, Sport and Lifestyle

Aset Rp123 M nggak Berwujud, Udah Gitu Aja

METROPOLITAN.ID – Aset Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berjumlah Rp123 miliar yang sudah tak berwujud, kini menjadi perhatian masyarakat. Tak terkecuali Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bogor Hasbulloh. Menurut Hasbulloh, hilangnya aset Pemkot Bogor dengan jumlah yang tak sedikit itu harus dipertanggungjawabkan dengan jelas oleh Pemkot Bogor sebagai pengguna aset. Terlebih aset tersebut milik daerah.

HasbullOh mengatakan, aset Pemkot Bogor yang tercatat namun tidak ada menjadi tanda tanya besar masyarakat. Sebab, aset-aset yang hilang tersebut dibeli dengan uang masyarakat melalui pajak. Seharusnya, kata Hasbulloh, aset milik Pemkot Bogor itu ada semua. Jika seandainya tercatat tetapi tidak ada, itu sama dengan hilang. Jika aset yang rusak, itu bisa dibuktikan dengan fisiknya yang rusak. Namun dengan aset yang tercatat namun tidak ada fisiknya, nanti seperti apa pembuktiannya. Karena akan sulit mendatanya. “Kalau barang-barang yang nilai ekonomisnya sudah tidak ada mungkin bisa saja, namun hal tersebut pun harus dibuktikan,” terangnya.
Terkait bakal dihapusnya aset senilai Rp123 miliar itu, Hasbullah tak ingin berkomentar banyak. Menurut dia, hal tersebut ada mekanismenya yang harus ditempuh Pemkot Bogor. “Seharusnya tidak langsung dihapuskan, harus bisa dibuktikan dulu apa bentuk aset tersebut,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP) Jawa Barat Hamonangan Simarmata mengatakan, lembaganya tidak bisa langsung menghapus aset yang tak berwujud itu. Sebab, ada beberapa mekanisme yang harus pihaknya tempuh untuk memastikan bahwa aset pemerintah itu sudah tidak ada atau sudah tidak ada nilai ekonomisnya. “Nanti kita tunggu surat dari Bogor dulu,” katanya ketika dikonfirmasi Metropolitan melalui pesan singkatnya.
Hamonangan menegaskan, aset yang tercatat namun tidak ada fisiknya tersebut memang bisa dihapus. Namun, harus ada persetujuan dari DPRD dan ada rekomendasi dari walikota. “Pemkot Bogor nantinya harus bisa mempertanggungjawabkan dengan keterangan aset yang tercatat namun tidak ada fisiknya. Kita pun nanti akan melakukan pengecekan secara teracak atas surat yang diberikan kepada BPKP,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Pemkot Bogor belum lama ini menggelar ekspos hasil inventarisasi aset (pendataan barang milik daerah, red) di Hotel Padjajaran Suites, Bukit Nirwana Residence. Inventarisasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada aset yang rusak, hilang dan belum tercatat. Hasil ekspos itu menyebutkan, aset yang dimiliki Pemkot Bogor berjumlah Rp5,23 triliun. Dari jumlah tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor membaginya menjadi delapan kriteria, yakni aset yang belum tercatat sebesar Rp11 miliar, aset yang masuk ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp937 miliar, aset yang mengalami rusak berat dengan total Rp29 miliar dan aset yang pindah OPD sebesar Rp962 miliar.
Sedangkan aset yang ganda pencatatannya sebesar Rp54 miliar, pemindahtanganan aset ada Rp604 juta dan aset yang hilang yaitu Rp449 juta. Sementara ada juga aset yang tercatat tetapi barangnya tidak ada dengan total Rp123 miliar. Sehingga dalam ekspos itu diputuskan BPKAD bakal mengklarifikasi ulang aset-aset tersebut. Setelah diklarifikasi ulang namun belum juga diketahui wujudnya, Pemkot Bogor bakal melakukan penghapusan aset melalui rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan persetujuan DPRD Kota Bogor. (mam/b/ram/wan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *