SHARE

METROPOLITAN.ID | TANGSEL – Soal pengambilalihan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel), Dewan meminta Pemkot Tangsel harus lebih memfokuskan pembenahan Dinas Pendapat Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD).
Karena meski persoalan pengambilalihan PSU itu kewenangan Dinas Tata Kota Bangunan Perumahan dan Pemukiman (DTKBPP) Tangsel, walau bagaimanapun PSU perumahan tersebut tetap harus terdata rapi masuk ke dalam aset.
Ketua Komisi I DPRD Tangsel Taufiq MA mengatakan, memang sudah menjadi kewajiban pemerintah mengeksekusi PSU yang masuk ke dalam aset daerah tersebut. “Namun untuk pengelolaan yang harusnya diperhatikan saat ini ialah pembenahan di internal dinas yang menangani soal aset. Karena saat ini bagian aset masih menginduk pada DPPKAD, sehingga soal pembenahan aset masih sulit dibenahi,” katanya.
Dia menambahkan, jika memang soal 34 PSU perumahan yang akan diambil alih itu sudah siap semuanya terkait pendataan di bagian aset, tetap saja ke depannya harus dikelola lebih baik lagi. “Seluruhnya harus dipersiapkan badan aset itu sendiri. Karena ini sangat rawan sengketa jika dari bagian aset sendiri tidak memiliki data kuat. Jika memang soal PSU itu bagian aset sudah mendata keseluruhannya, maka ke depannya semua aset yang diambil itu harus tetap dikelola dengan bagian aset agar tetap aman dan tidak ada persoalan di kemudian harinya,” ujarnya.
Sedangkan Ketua Komisi III DPRD Tangsel, Amar, menanggapi soal kebijakan Pemkot Tangsel tersebut. Dia mengatakan, hal itu merupakan langkah yang tepat dilakukan Pemkot Tangsel. Karena jika terlalu lama didiamkan, dikhawatirkan ke depannya akan semakin banyak aset Tangsel yang hilang begitu saja. Padahal, hal itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Tangsel. Bahkan bisa menjadi pemasukan bagi Tangsel.(ded/sal/wan)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY