SHARE

METROPOLITAN.ID – Proses pembangunan Sub Unit RSPTW Bogor yang direlokasi ke Sukabumi senilai Rp5,04 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015 menabrak perda. Meski begitu, proyek tersebut tetap berjalan. Sekretaris Desa (Sekdes) Cisarua, Kecamatan Nagrak, Yan Victor mengungkapkan, proses pembangunan dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender oleh PT Niagara Asri Karya Tama itu tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).  “Izin lingkungan untuk memproses kepengurusan IMB tersebut belum diselesaikan dengan baik,” ungkapnya.  Faktanya, jelas Victor, tak ada satu pun dari kontraktor yang mau bertanggung jawab terhadap hal tersebut. ”Saya merasa heran karena izin lingkungan tidak diselesaikan, namun proses pembangunan terus berjalan,” ucapnya. Hingga berita ini diturunkan, berkas pengajuan izin lingkungan masih ada di kantor desa dan dibiarkan begitu saja tanpa ada pihak yang mengurusnya. Padahal, izin lingkungan tersebut merupakan persyaratan untuk proses IMB. “Yang mengurus izin lingkungan itu berinisial EWN. Tapi kabarnya orang itu sudah keluar dan tidak aktif lagi di perusahaan tersebut,” terangnya.  (hep/sal/py)    Untuk mempertanyakan masalah itu, Victor bersama kades telah berulang kali menghubungi kontraktor, namun selalu terkendala dan mengalami kesulitan. ”Jika dengan anggaran yang cukup besar perizinan sering diabaikan, bagaimana dengan perizinan pembangunan yang anggarannya kecil?” katanya. “Apakah karena peruntukan rumah jompo, sehingga boleh mengabaikan perizinan?” tambahnya. Di sisi lain, penegak perda seakan cuek dengan masalah tersebut.   Sementara di lokasi tak ada satu pun orang yang bisa ditemui. Warga setempat, Syaripun, mengungkapkan pegawainya satu minggu sekali datang ke lokasi. “Kalau tidak salah ada orang yang datang ke proyek, cuma seminggu sekali,” pungkasnya.

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY