SHARE

METROPOLITAN.ID – Pembangunan Kota Depok di bawah kepemimpinan baru Mohammad Idris Abdul Shomad dan Pradi Supriatna terancam mengalami kendala. Sebab, pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih hasil Pilkada baru akan dilakukan pada Juni 2016 atau enam bulan mendatang. Ini berarti akan ada masa enam bulan, di mana kepemimpinan di Pemerintahan Kota Depok kosong atau dipegang pejabat sementara. Sedangkan masa jabatan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail akan berakhir pada 26 Januari 2016.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok Hardiono menuturkan, hal ini tentu akan sangat berpengaruh atas rencana pembangunan Kota Depok. Sebab, pejabat sementara yang mengisi jabatan walikota Depok nantinya tidak diperkenankan membuat kebijakan strategis dan membuat rencana pembangunan Kota Depok.
“Padahal, musyawarah rencana pembangunan atau musrenbang tingkat kota akan dilakukan Maret nanti,” katanya. Sebab, lanjut dia, hal itu menyebabkan Program Walikota dan Wakil Walikota baru tidak terakomodir dalam Musrenbang. “Jadi, kami berharap pelantikan dipercepat seperti rencana Kemendagri yang tengah mengkajinya,” ujarnya.
Menurut Hardiono, pihaknya mendukung penuh agar Pelantikan Walikota Depok yang baru dipercepat atau dilakukan akhir Januari 2016 seperti yang tengah dikaji Kemendagri. “Semakin cepat pelantikan dilakukan akan semakin baik. Karena itu, kami dukung rencana itu,” tuturnya.
Seperti diketahui, Mohammad Idris Abdul Shomad dan Pradi Supriatna telah ditetapkan sebagai walikota dan wakil  walikota terpilih sebagai pemenang pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok akhir Desember 2015 lalu. Sesuai aturan, mereka baru akan dilantik serentak pada Juni 2016 atau enam bulan mendatang. Padahal, masa jabatan Walikota Depok saat ini Nur Mahmudi Ismail berakhir 26 Januari. Ini berarti ada masa enam bulan jabatan walikota Depok kosong dan diisi pejabat sementara.
Karena diangggap menjadi kendala, Kemendagri berencana mempercepat pelantikan kepala daerah terpilih dengan catatan, tidak ada gugatan sengketa Pilkada di wilayah itu. “Kita harap rencana Kemendagri mempercepat pelantikan akhir Januari ini benar-benar dilakukan,” katanya.
Terpisah, Wakil Walikota Depok terpilih Pradi Supriatna mengaku sangat percaya pemerintah mengambil langkah tepat terkait keputusan pelantikan tersebut. Menurut dia, agenda pelantikan sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini mendagri. Sebab, pemerintah sangat berpengalaman dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berhubungan dengan pelayanan publik. (sol/sal/py)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY