News, Sport and Lifestyle

Bima Kesulitan Jalani Program Prioritas

METROPOLITAN.ID | BOGOR – Permasalahan di bidang transportasi, kemiskinan, Pedagang Kaki Lima (PKL) serta tingginya jumlah angka kemiskinan pada 2015, cukup membuat Walikota Bogor Bima Arya ’keringat dingin’. Sebab, hingga kini program prioritas itu belum terselesaikan dengan baik. Bima mengatakan, sekitar dua tahun dirinya menjabat sebagai walikota Bogor, banyak pengalaman yang dialami. Satu tahun pertama, Bima sudah belajar adaptasi untuk memimpin Kota Bogor. “Di tahun kedua kemarin, saya mencoba meciptakan program-program yang bisa memajukan Kota Bogor,” ujarnya saat menjadi narasumber dialog Obrolan Serius Mencari Solusi (Obsesi) yang digelar Radar Bogor Grup di lantai dasar Graha Pena, Bogor, kemarin.
Banyak masyarakat yang mengkritik karena dianggap tak bisa menyelesaikan kemacetan di Kota Bogor, menjadi tamparan keras buat Bima. Terlebih hingga kini program angkutan berbadan hukum yang diwacanakan Pemkot Bogor belum bisa terealisasi dikarenakan masih banyak pemilik angkutan yang menolak. “Mobil setiap harinya terus bertambah, sedangkan panjang jalan Kota Bogor 564.193 kilometer persegi tidak bertambah. Hal tersebut pun tak seimbang, terlebih ruas jalannya banyak yang sempit,” terangnya.
Belum lagi soal pro-kontra revitalisasi Terminal Baranangsiang yang kini menjadi PR besar Pemkot Bogor. Padahal, banyak masyarakat Kota Bogor yang mendesak Bima Arya agar segera merevitalisasi terminal tersebut untuk kenyamanan masyarakat. “Ini kan masih ada pro-kontra terkait revitalisasi tersebut. Maka dari itu, saya ingin menyelesaikannya terlebih dahulu,” paparnya.
Salah satu formula untuk mengatasi kemacetan, menurut Bima adalah dibangunnya Bogor Inner Ring Road (BIRR). Mungkin, kata Bima, jika BIRR sudah jadi bakal mengurangi kemacetan yang selama ini terjadi di Kota Bogor. “Namun lagi-lagi kita pun terbentur anggaran yang terbatas untuk membangunnya, sehingga kita harus meminta kepada pemerintah pusat atau provinsi,” katanya.
Selain di bidang transportasi, untuk 2016 ini Pemkot Bogor pun fokus ke bidang kemiskinan dan sampah. Karena Kota Bogor saat ini tidak mempunyai Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS). Kota Bogor masih ikut membuang sampah di TPAS Galuga milik Pemerintah Kabupaten Bogor. “TPA Kayumanis yang sebelumnya menjadi harapan kita, ternyata tidak bisa menjadi TPA karena tidak sesuai dengan tata ruang,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Komite Pengawas Legislatif (Kopel) Sayamsudin Alimsyah menjelaskan, seharusnya Pemkot Bogor bisa memanfaatkan setiap bantuan-bantuan yang ada dari pemerintah pusat maupun provinsi. Karena menurut dia, sejauh ini Pemkot Bogor belum bisa memanfaatkan dengan baik bantuan-bantuan tersebut sehingga terbukti dengan Silpa (anggaran yang tidak terserap) yang masih tinggi. “Seharusnya Pemkot Bogor bisa mengetahui kemampuan keuangannya seperti apa, sehingga adanya bantuan bisa dimaksimalkan, tidak seperti saat ini,” kata dia.
Adanya tim percepatan pembangunan di Kota Bogor, menurut Syamsudin hanya sebatas nama. Karena hingga kini belum terlihat kerja nyata yang dibuktikan tim tersebut. “Jadi percepatan ini hanya sebatas wacana saja, seharusnya tim tersebut bekerja agar pembangunan di Kota Bogor benar-benar terjadi dan teratasi,” paparnya.
Syamsudin juga menambahkan, untuk menyelesaikan setiap masalah di Kota Bogor, Bima Arya pun harus berani mengambil keputusan. Namun, setiap keputusan tersebut harus tepat dan penuh petimbangan. Sehingga tidak membuat keresahan di masyarakat. “Sering ketika walikota kita ini mengambil keputusan tidak tepat, sehingga masyarakat yang ada banyak dirugikan dan diresahkan,” pungkasnya. (mam/b/ram/wan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *