SHARE

METROPOLITAN.ID | BOGOR – Banyaknya kritikan terkait aset Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang tercatat namun tidak berwujud, ditanggapi Walikota Bogor Bima Arya. Bima mengaku akan bertanggung jawab terhadap aset yang tidak ada bentuk fisiknya senilai Rp123 miliar itu.
Menurut Bima, aset yang tercatat namun tidak adanya fisiknya itu merupakan kelalaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Bogor. Sebab, ketika ada perubahan penamaan dinas, pegawai pemkot tidak mencatat pemisahan barang dari satu dinas ke dinas lainnya.
Dari aset yang tercatat namun tidak memiliki bentuk fisik ini, menurut Bima, memang ada beberapa item. Di antaranya mobil, tanah, alat perlengkapan kantor, mesin tik, komputer dan beberapa aset lainnya. “Seharusnya ketika perubahan nama itu kembali dilakukan in­ventarisasi aset yang ada di dinas. Sehingga tidak ada aset yang tercatat dua kali,” terangnya.
Untuk menghapus aset itu, Bima akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang nantinya direkomendasikan ke perwakilan Badan Penga­wasan Keuangan dan Pemba­ngunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat agar tidak menjadi catatan. “Nantinya untuk penghapusan aset ini juga harus minta persetujuan dewan karena asetnya di atas Rp5 miliar,” paparnya.
Bima juga mengakui persoalan aset yang belum tertata merupakan penyebab Pemkot Bogor tidak mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit BPK. Selama ini Pemkot Bogor selalu mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). “Jika aset kita tertata dengan baik dan rapi, saya yakin Kota Bogor akan mendapatkan predikat WTP,” katanya. (mam/b/ram/py)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY