SHARE

METROPOLITAN.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memperbaiki kinerja. Hal ini menyusul adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kerugian keuangan negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten tahun 2015 sebesar Rp20 miliar.
Wakil Ketua DPRD Banten Muflikhah mengatakan, pekan lalu pihaknya meminta kepada Gubernur Banten Rano Karno dan Ranta Soeharta selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Banten untuk melakukan upaya minimalisasi jumlah temuan, baik yang bersifat administrasi atau kerugian negara. “Ini kan sudah rutin, harusnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah melakukan antisipasi,” katanya, kemarin.
Dirinya berharap, dengan adanya klarifikasi atau tindak lanjut selama 60 hari, dapat dimanfaatkan oleh sejumlah SKPD untuk perbaikan, sehingga nantinya berdampak terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banten tahun anggaran 2015 yang akan disampaikan pada pertengahan 2016 mendatang. “Yang harus digarisbawahi kepada kepala daerah, jangan ragu untuk memberikan sanksi, kepala daerah harus tegas mengambil sikap,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Banten Sunarto usai acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK mengatakan, adanya temuan kerugian negara terhadap APBD Banten sebesar Rp20 miliar belum semuanya dilakukan secara menyeluruh terhadap 42 SKPD. “Pemeriksaan yang telah kami lakukan menyangkut beberapa hal, yaitu pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang meliputi belanja infrastruktur, belanja modal serta belanja barang dan jasa. Ini belum semua kegiatan SKPD diperiksa, karena masih ada beberapa SKPD seperti Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang (DBMTR) dan Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman (DSDAP) kegiatannya masih berjalan dan belum kami periksa,” kata Sunarto. (hrs/sal/run)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY