News, Sport and Lifestyle

Copot Jaksa Berprestasi, Komnas HAM Akan Panggil Jaksa Agung

METROPOLITAN.ID | Jakarta Merasa adanya kriminalisasi yang terjadi pada kliennya, Tim Penasehat Hukum Jaksa Chuck Suryosumpeno meminta perlindungan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM pun akan segera memanggil Jaksa Agung HM Prasetyo untuk dimintai klarifikasi terkait kontroversi pencopotan Chuck sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku.”Laporan serta penjelasan dari jaksa Chuck sudah kami terima. Kami akan meminta klarifikasi dari Jaksa Agung,” kata Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, di Jakarta, Senin (4/1).Natalius Pigai mengatakan, berdasar penjelasan Chuck, telah terjadi ketidakpahaman di internal kejaksaan terkait asset recovery atau pemulihan aset tindak pidana yang ditangani kejaksaan selama ini disertai keinginan untuk menyingkirkan yang bersangkutan.Internal kejaksaan, lanjuut dia, dinilai sangat tidak paham dengan apa yang namanya pemulihan aset. Padahal, Chuck memiliki formula khusus pemulihan aset yang bisa meningkatkan pendapatan negara hingga triliunan.”Selama ini, Chuck sudah belajar pemulihan aset di berbagai Negara termasuk Eropa dan Amerika, belum lagi menjadi pernah Presiden ARIN (Aset Recovery Interagency Network) Asia Pasifik dan menjadi pembicara di berbagai forum pemulihan aset. Harusnya kejagung bangga dan memanfaatkan potensi yang dimiliki Chuck bukannya malah mengkriminalisasi,” ujarnya.Argumentasi Chuck yang didukung fakta maupun bukti, menurut Pigai, akan ditanyakan ke Jaksa Agung. Komnas HAM, lanjut dia, akan menanyakan dugaan pencopotan Chuck yang sewenang-wenang.”Hasil dari keterangan kedua belah pihak akan kami rapatkan antar komisioner. Yang pasti, Komnas HAM akan bekerja secara independen dan melindungi HAM setiap WNI. Sejujurnya, kami yakin Chuck tidak bersalah karena orang yang tidak bersalah pasti akan berusaha sekuat tenaga mencari pertolongan,” ujarnya.Sementara itu, pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, mendukung upaya Chuck yang meminta perlindungan ke Komnas HAM. Apalagi laporan tersebut memiliki bukti yang kuat.Menurutnya, ketika seorang jaksa tidak mendapatkan perlindungan atau jaminan hukum di internalnya saat menjalankan tugas sebagai penegak hukum, pemerintah atau negara seharusnya memberikan perlindungan itu.”Presiden Joko Widodo memiliki kewajiban untuk melindungi jaksa berprestasi seperti Chuck, itu yang tercantum dalam Guidelines on the Role of Prosecutors yang berlaku diseluruh belahan dunia. Kalau tidak ada perlindungan atau jaminan negara terhadap jaksa yang melakukan proses penegakan hukum, sama saja negara ini menerapkan hukum rimba,” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *