News, Sport and Lifestyle

Daftar Perusahaan Hitam Masih Buram

METROPOLITAN.ID | CIBINONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor mendesak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) segera menyerahkan daftar nama perusahaan yang dicoret lantaran tak becus melaksanakan kewajibannya sebagai pemborong.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui SKPD segera melaporkan rekanan yang telah ingkar janji dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai pemborong. Informasi itu penting bagi pemkab. “Kami ingin mendapat informasi yang utuh, berapa dan siapa perusahaan yang di-blacklist,” kata pria yang akrab disapa Jaro Ade itu.
Ia pun meminta seluruh komisi di DPRD melakukan rapat koordinasi dengan dinas di Pemkab Bogor. Ia berharap hasil koordinasi tersebut bisa membantu inspektorat mengetahui perusahaan mana saja yang di-blacklist di SKPD. “Masing-masing komisi harus mencari tahu,” katanya.
Ia juga menambahkan, rekanan yang sudah di-blacklist bisa ditelusuri siapa saja orang-orang di belakangnya. Sebab, jangan sampai oknum di balik perusahaan itu kembali berbuat curang agar dapat mengeruk uang rakyat. “Orang-orangnya juga harus dicari tahu,” ucapnya.
Akibat perusahaan mengingkari janji karena tidak menyelesaikan pengerjaan sesuai jadwal yang ditentukan, sambung dia, maka proyek tersebut mangkrak. Sebab, jika sampai terulang tentu akan mengganggu serapan APBD 2016 Kabupaten Bogor. “Jadi, masing-masing dinas harus berhati-hati,” imbaunya.
Sebelumnya, inspektorat mendesak Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) segera menyerahkan daftar rekanan (pemborong) yang masuk daftar hitam selama 2015. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di masing-masing SKPD tentu tahu mana saja perusahaan yang telah ingkar janji melaksanakan tanggung jawabnya.
Sedangkan pengerjaan tiga proyek pembangunan jalan, seperti Jalan Ciomas-Kreteg, Jalan Alternatif Sentul–Kandangroda serta Babakanmadang– Citaringgul, masih belum tuntas. Meski begitu, hingga kini belum ada data pasti berapa perusahaan yang telah di-blacklist SKPD di Kabupaten Bogor.
Sekretaris Inspektorat Chudriyanto mengaku belum mengetahui pasti berapa perusahaan yang telah di-blacklist SKPD. Sebab, hingga detik ini belum ada surat pemberitahuan yang dikirim ke Inspektorat Kabupaten Bogor. “Kami masih menunggu surat rekomendasi,” tuturnya.
Ia menjelaskan, masing-masing dinas harus melaporkan siapa saja perusahaan yang telah ingkar janji dalam melaksanakan pengerjaan selama 2015. “Kami minta ditindaklanjuti, jangan sampai terjadi kongkalikong antara dinas dengan pemborong,” tegasnya.
Menurut dia, Inspektorat bertindak memastikan apakah proyek tersebut sesuai kontrak perjanjian. Sebab, ia khawatir terjadi keterlambatan. Untuk memastikan itu, pihaknya melakukan uji fisik dengan turun ke lapangan.(rez/b/dik/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *