News, Sport and Lifestyle

Dengan BKSP Jabodetabekjur, Kepala Daerah Punya Platform Integrasi Transportasi

METROPOLITAN.ID | Dengan adanya penandatanganan kesepakatan membuat Grand Design Pembangunan Infrastruktur Jabodetabek selama 20 tahun, yakni 2015-2035, antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dengan Badan Kerja Sama Pemerintah (BKSP) Jabodetabekjur, diharapkan kepala daerah yang memimpin di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur) memiliki platform integrasi transportasi yang sama. Demikian disampaikan Deputi Gubernur DKI bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi, Sutanto Suhodho. “Kalau kita ingin membangun dengan baik dan terintegrasi dalam bidang transportasi, maka dibutuhkan sistem kerja sama seperti BKSP Jabodetabekjur ini. Untuk menyinergikan pembangunan. Paling tidak, kepala daerah menjadi mempunyai platform yang sama untuk membangun transportasi yang terintegrasi antara wilayah,” kata Sutanto, Sabtu (9/1). Pengembangan transportasi, lanjutnya, tidak mempunyai batas geografis. Artinya, transportasi bisa dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan suatu daerah dan dapat menembus batas wilayah daerah lain yang membutuhkan jaringan transportasi yang baik. Seperti yang telah dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemhub) dengan membentuk Badan Penyelenggara Transportasi Jabodetabek. Badan ini dibentuk untuk lebih meningkatkan pelayanan, keterpaduan, konektivitas dan mobilitas pergerakan orang dan barang di wilayah Jabodetabek secara terintegrasi. Tugas BPTJ mengacu kepada Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden tersendiri. Tugas BPTJ diantaranya adalah menyiapkan usulan regulasi dan kebijakan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Selain itu, BPTJ juga memberikan rekomendasi penataan ruang yang berorientasi angkutan umum massal, memberikan perizinan angkutan umum yang melampaui batas provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan pemberian rekomendasi untuk angkutan terusan (feeder service). BPTJ memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran Rencana Induk Transportasi Jabodetabek yang dilakukan oleh instansi, operator, dan pihak lainnya. “Jadi kalau tingkat nasional ada BPTJ dibawah Kemhub, maka BKSP berada di bawah beberapa pemerintah daerah. Intinya, transportasi yang terintegrasi antar wilayah harus dikerjakan bersama-sama,” ujarnya.  Berdasarkan pengamatannya selama ini, justru pengembangan transportasi sangat dibatasi dengan geografis. Karena ada sistem otonomi daerah, membuat enam pemerintah daerah mempunyai kewenangan sendiri-sendiri dalam mengembangkan jaringan transportasi. Para kepala daerah hanya sebatas koordinasi saja, tetapi tidak memiliki pemahaman pengembangan transportasi tidak ada batas geografis. “Akibatnya, pengembangan transportasi di Jakarta maupun di wilayah sekitarnya nggak berkembang. Tidak jalan-jalan, karena ada otonomi daerah ini. Karena selama ini sebatas koordinasi saja. Mudah-mudahan, dengan adanya kerja sama ini, masing-masing kepala daerah memahami, transportasi yang menghubungkan Jakarta dengan Bodetabekjur tidak ada batas geografis, tapi harus ditangani bersama dengan grand desaign tersebut,” jelasnya. Jakarta sendiri, sudah memiliki grand design transportasi massal yang dibuat sejak era Gubernur Sutiyoso dan dilanjutkan dalam era Gubernur Fauzi Bowo. Grand design dengan nama Pola Transportasi Makro (PTM) juga terus diwujudkan dalam era kepemimpinan Gubernur Joko Widodo yang diserahkan juga ke Gubernur DKI saat ini, Basuki Tjahaja Purnama. “Jakarta sudah lama membentuk PTM. Dan kemungkinan Bodetabekjur memiliki PTM sendiri. Nah tugas BKSP untuk meletakkan PTM enam wilayah dalam platform integrasi transportasi yang sama. Sehingga tidak ada kata otoritas, tembok itu yang harus kita terobos. Kepala daerah harus tahu, Jakarta mau bangun transportasi seperti ini, nyambung kok dengan PTM yang mau dibangun di daerah saya,” terangnya. Dipaparkannya, PTM di Jakarta terbagi menjadi tiga pola. Yakni pengembangan angkutan massal, pembatasan lalu lintas dan peningkatan kapasitas jaringan. Untuk pola pengembangan angkutan massal, Pemprov DKI akan membangun transportasi berbasis rel seperti mass rapid transit (MRT) dan light rapid Transit (LRT). Serta membangun transportasi berbasis bus rapid transit (BRT), yang sekarang sudah berjalan dengan nama Transjakarta di 12 koridor dari 15 koridor yang direncanakan. Lalu, pola pembatasan lalu lintas, akan diwujudkan dengan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, penerapan electronic road pricing (ERP), pengendalian parkir dan membangun fasilitas park and ride. Sedangkan untuk pla peningkatan kapasitas jaringan, dilakukan dengan membentuk Intelligent Transport System (ITS) yang telah diluncurkan pada tahun 2011 oleh Dinas Perhubungan DKI. Selanjutnya, pelebaran jalan, fly over dan underpass; pengembangan jaringan jalan dan pedestrianisasi.(BS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *