METROPOLITAN.ID | TANGSEL – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Kantor Penanaman Modal Daerah (KPMD) untuk membatasi pertumbuhan apartemen dan pusat perbelanjaan modern mendapat sejumlah respons dari berbagai pihak. Tak terkecuali respons yang datang dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangsel.
Angota Komisi 4 DPRD Kota Tangsel Rizki Jonis menyatakan, sangat setuju dengan adanya wacana moratorium pembatasan pembangunan hotel di Kota Tangsel. Sebab, banyak hotel dan apartemen di Kota Tangsel yang izin berdirinya tidak jelas.
”Sangat setuju adanya pembatasan pertumbuhan pusat apartemen, hotel maupun pusat perbelanjaan. Sebab, di Tangsel sendiri banyak hotel dan apartemen yang proses perizinan pembangunannya tidak jelas,” katanya saat ditemui di kantor DPRD, Kemarin. Dia menuturkan, dengan adanya pembangunan hotel, apartemen dan pusat perbelanjaan tentu akan berdampak pada persediaan air bawah tanah (artesis) akan semakin menipis yang mengakibatkan warga sekitar kekurangan air.
”Tangsel itu jangan dijadikan hutan beton. Banyaknya hotel, apartemen dan pusat perbelanjaan akan berdampak pada persediaan air bawah tanah yang mengakibatkan warga kekurangan air,” ujarnya. Ia menambahkan, kajian untuk pembatasan hotel, apartemen dan pusat perbelanjaan tersebut harus dilakukan menyeluruh terutama payung hukum yang jelas.
Payung hukum yang dimaksud, yakni harus adanya peraturan daerah (perda). Saat ini kita sudah memiliki perda bangunan gedung. Namun, tidak akan kuat jika tidak dibarengi dengan peraturan walikota (perwal).
”Perlu ada kajian dan payung hukum yang jelas. Makanya, harus ada perda bangunan gedung disertai perwal untuk memperkuat regulasi tersebut,” pungkasnya.
Sebelumnya, marak pembangunan hotel, apartemen dan pusat perbelanjaan atau mal di Kota Tangsel berdampak pada tata ruang wilayah. Untuk itu, Pemkot Tangsel berinisiatif membatasi pertumbuhan apartemen dan pusat perbelanjaan modern.
Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah (KPMD) Kota Tangsel Oting Ruhiyat mengatakan, pembangunan apartemen dan pusat modern di Kota Tangsel tercatat cukup massif pembangunannya. ”Pembangunan hotel, apartemen dan mal sudah terlalu banyak dan perlu dibatasi. Hal ini untuk mengedepankan fungsi tata ruang wilayah kota,” katanya kepada wartawan, Kamis (21/1). (ded/sal/run)

Oting menambahkan, pembatasan tersebut lebih karena pertimbangan menjaga persaingan dagang agar tetap sehat. Tak hanya itu, banyaknya jumlah gedung-gedung tinggi, misalnya apartemen juga dinilai seringkali menabrak peraturan tata ruang.
”Pembatasan ini juga untuk menjaga persaiangan bisnis antara pihak property. Banyaknya gedung-gedung di Tangsel sering juga menabrak aturan tata ruang. Makanya perlu adanya minimalisir proses perizinan,” ujarnya. (ded/sal).

BACA JUGA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here