News, Sport and Lifestyle

Dewan Minta Kadis DTBP Diganti

METROPOLITAN.ID | CIBINONG – Kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP) Kabupaten Bogor terus bergejolak. Anggota dewan, khususnya Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, tersinggung saat kadis DTBP meminta anggota dewan mengurus sendiri proses Pengesahan Dokumen Rencana Teknis (PDRT) untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di loket DTBP. “Nada bicaranya tidak sopan. Kasar untuk ukuran seorang kadis,” kata anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Yusni Rivai kepada Metropolitan, kemarin.
Yusni mengaku tidak mempermasalahkan oknum atau apa pun namanya itu. Namun yang menjadi persoalan, kinerja kadis DTBP selama ini dianggap tidak becus dalam mengurus anak buahnya. Ketika Kadis DTBP Lita Ismu Yulianti tahu bahwa banyak masalah yang dilakukan stafnya, hal itu sudah menunjukkan adanya masalah di perizinan. “Saya yakin banyak masalah di DTBP,” katanya.
Sebagai anggota dewan, ia bertugas mengawasi kinerja seluruh kepala dinas. Karena itu, ia meminta Bupati Bogor Nurhayanti mengevaluasi dan menindak bawahannya yang melakukan korupsi.
“Kalau perlu dimutasi, dipecat atau kembalikan lagi ke bagian asisten pemerintahan (aspem), karena tidak cocok duduk di kursi kepala DTBP itu,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Sementara itu, seorang pegawai di Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) M Robbyanto membantah adanya dugaan pungli sebesar Rp2 juta dalam mengurus surat PDRT. “Masalah sebenarnya adalah pengurusan belum ditandatangani sampai empat bulan,” katanya.
Menurut dia, uang Rp2 juta yang diberikan Rivai untuk mengurus perizinan masih ada. Uang itu untuk membayar retribusi perizinan. Untuk itu, ia membantah melakukan pungli. “Uang buat membuat IMB masih ada di saya kok,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, isu tak sedap menyerang Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP) Kabupaten Bogor. Dinas yang dipimpin Lita Ismu Yulianti itu diduga mematok uang Rp6 juta untuk sekali mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Kejadian itu bermula ketika seorang warga Perumahan Citayam, Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, yang hendak mengurus IMB diminta uang sebesar Rp6 juta oleh UPT Tata Bangunan dan Pemukiman Wilayah I Kecamatan Cibinong maupun DTBP.
”Dia (korban, red) mengaku sedang mengurus IMB rumah pribadi yang sudah berjalan hampir tiga bulan. Tapi kenyataannya, sampai hari ini belum juga selesai. Padahal itu cuma proses Pengesahan Dokumen Rencana Teknis (PDRT), tapi kok bisa selama itu?” tutur anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Yusni Rivai kepada Metropolitan, kemarin. (rez/b/dik/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *