SHARE

METROPOLITAN.ID | JAKARTA – Sekertaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah menegaskan, akan mempertahankan PMP enam BUMD yang dievaluasi Kemendagri. Sebab, dua syarat yang menjadi evaluasi BUMD sudah dilengkapinya.

“PMP itu evaluasinya tidak boleh diberikan apabila tidak ada kajian analisis independ bisnis dan induk perda. Itu kan ada semua. Nanti akan dijelaskan kepada kemendagri,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (10/1/2016).

Berbeda dengan Saefullah, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Ahok, mengatakan akan mencari cara lain untuk pendanaan terhadap pembangunan yang ada dalam BUMD. Salah satunya dengan meminjam uang dari Bank.

Untuk itu, kata Ahok, penghapusan PMP terhadap BUMD tidak akan mempengaruhi pembangunan, seperti LRT, pasar rakyat dan sebagainya.

“Tenang saja, kita bisa pinjam Bank. Kemarin saya juga ketemu Ketua BEI (Bursa Efek Indonesia), Pak Dito. Kita harus pikirkan pembangunan yang bersifat infrastruktur, orang Jakarta mau beli saham apa tidak kalau kedepannya pasti menguntungkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, mengatakan, Pemprov DKI kurang jeli dalam memberikan PMP tersebut.

Dia berharap dengan adanya penghapusan PMP, DKI bisa mengevaluasi dan mengingatkan bila pemberian bantuan terhadap BUMD itu tidak sembarangan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan Permendagri No 54 Tahun 2014,  Pemprov DKI harus melakukan analisis investasi yang bakal mengucurkan sejumlah anggaran ke BUMD tersebut.

“PMP ini kan menggunakan uang rakyat. Kami harap DKI sadar agar jangan sembarangan menggelontorkan uang anggaran,” pungkasnya.(Sn)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY