SHARE

METROPOLITAN.ID | Serang – Anggota DPRD Banten yang terbukti menerima suap terkait pembentukan Bank Banten didesak untuk mundur.Desakan ini muncul, menyusul adanya pengembalian uang suap ke KPK oleh puluhan anggota DPRD Banten yang sebagian besar merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten.“Pengembalian uang suap ke KPK itu sama artinya mereka mengakui telah menerima suap terkait Bank Banten. Karena itu, semua yang mengembalikan uang suap itu harus diseret ke proses hukum dan mundur dari jabatannya dari anggota DPRD Banten,” tegas Direktur Eksekutif Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP), Udaya Suhada, kepada SP, Rabu (13/1) malam.”Kalau memang semua anggota Banggar DPRD Banten menerima suap itu, maka semuanya harus ditetapkan menjadi tersangka dan harus mundur dari anggota DPRD Banten.”Berdasarkan data yang dimiliki SP, Ketua Banggar saat ini adalah Asep Rahmatullah, yang juga menjabat Ketua DPRD. Sementara itu para wakil ketua Banggar yakni SM Hartono, Ali Zamroni, Hj Nur’aeni, dan Hj Muflikhah adalah juga wakil ketua DPRD.Sedangkan jabatan sekretarus Banggar dipegang oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) yang berstatus bukan anggota DPRD, sementara Ketua Harian Banggar adalah anggota DPRD FL Tri Satrya Santosa.Jumlah seluruh anggota Banggar sebanyak 39 orang plus Sekwan selaku Sekretaris Banggar yang berstatus bukan anggota.Suhada menegaskan, pasca ditangkapnya tiga tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK yakni SM Hartono selaku Wakil Ketua DPRD Banten, Ricky Tampinongkol selaku Dirut PT Banten Global Development (BGD) dan FL Tri Satrya Santosa selaku Ketua Harian Banggar Banten, sejumlah anggota DPRD Banten menantang KPK untuk membuktikan kasus suap tersebut terhadap anggota dewan lainnya.“Namun ironisnya, puluhan anggota DPRD Banten yang sebagian besar dari anggota Banggar DPRD Banten ramai-ramai mengembalikan uang suap ke KPK. Kita menghargai niat baik mereka, tetapi pengembalian uang suap itu merupakan bukti bahwa puluhan anggota DPRD Banten tersebut memang terlibat dalam kasus suap tersebut karena itu harus diproses secara hukum,” tegasnya.Untuk diketahui sebelumnya, Kepala Bagian Informasi dan Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha mengungkapkan sejumlah anggota DPRD Banten menyerahkan uang ke lembaga anti rasuah tersebut.Menurut Priharsa, anggota DPRD Banten yang mengembalikan uang ke KPK tersebut jumlahnya lebih dari sepuluh dan sebagian besar berasal dari anggota Banggar DPRD Banten. Priharsa juga mengaku belum mengetahui jumlah uang yang diserahkan oleh anggota DPRD tersebut ke KPK.”Sampai dengan hari ini kira-kira sudah ada 58 saksi yang dipanggil terkait dengan penyidikan ini dan dari sejumlah itu sebagian adalah anggota DPRD Banten khususnya anggota Banggar,” ujar Priharsa.(BS)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY