SHARE

METROPOLITAN.ID | Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjerat pihak-pihak yang disebut dalam putusan mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali (SDA) yang telah divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan 6 tahun penjara. Termasuk politisi PPP, Hasrul Azwar yang disebut dalam putusan tersebut menerima fee dalam pemondokan haji.Ketua KPK, Agus Rahardjo menyatakan, putusan pengadilan dapat menjadi bukti untuk menjerat pihak-pihak lain yang terlibat. Termasuk keterlibatan Hasrul Azwar dalam kasus dugaan korupsi haji. Pihaknya, kata Agus, selalu menindaklanjuti bukti dan fakta baru tersebut.”KPK selalu mengikuti ada bukti baru, ada fakta baru,” kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/1).Agus menyatakan, vonis pengadilan dapat menjadi dasar untuk menjerat pihak lain yang terlibat. Pihaknya pun tak segan menjerat pelaku lain yang terungkap dalam persidangan.”Kita akan mengikuti pengungkapan pelaku-pelaku itu selalu kita ikuti. (Putusan) akan jadi petunjuk untuk melangkah,” katanya.Sementara itu, Komisioner KPK lainnya, Laode M Syarif menegaskan dalam waktu dekat ini, pihaknya akan menentukan sikap untuk menindaklanjuti keterlibatan pihak yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan haji tersebut. Saat ini, katanya, pihaknya sedang mempelajari putusan hakim terhadap SDA.”KPK lagi mempelajari putusan hakim. KPK akan menentukan sikap dalam 7 hari ke depan,” tegasnya.Keterlibatan Hasrul Azwar dalam korupsi penyelenggaraan ibadah haji tercantum dalam putusan terhadap SDA. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan, Hasrul Azwar menerima uang sebesar 138 ribu Saudi Real (SR) untuk penyewaan rumah di Madinah pada 2012. Tak hanya itu, Hasrul Azwar juga menerima fee atas diterimanya transito di Jeddah sebesar 99 ribu SR.Majelis Hakim memutuskan SDA divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta, setelah dinyatakan terbukti korupsi dalam perkara penyelenggaraan ibadah haji hingga merugikan keuangan negara mencapai Rp 27 miliar dan 17 juta Saudi Real (SR) dan menyalahgunakan dana operasional menteri (DOM) untuk kepentingan pribadi dan keluarga mencapai Rp 1,8 miliar.SDA dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan korupsi dengan menyalahi ketentuan pelaksanaan haji antara lain mengakomodir rekomendasi anggota Komisi VII DPR sebagai panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH), memperkaya diri dan orang lain penunjukan pemondokan dan katering jemaah haji di Saudi serta terbukti menyalahgunakan anggaran DOM 2010-2013 untuk kepentingan pribadi dan keluarga.(BS)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY