SHARE

METROPOLITAN.ID | Jakarta – Ketua Umum (ketum) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz menolak adanya muktamar islah. Sebab, muktamar islah tak diatur dalam AD/ART PPP.”Begini, di dalam AD/ART PPP tidak mengenal istilah muktamar islah. Tidak ada di AD/ART,” kata Djan usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/1).Dia juga mengingatkan adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengesahkan Muktamar Jakarta. “Tiba-tiba kita mundur 1000 langkah untuk membuat muktamar islah,” ujarnya.Sementara itu, politisi PPP Emron Pangkapi mengatakan, PPP memerlukan satu forum untuk konsolidasi nasional. Forum yang tepat, menurutnya, yakni melalui muktamar islah.Seperti diketahui, Muktamar PPP yang diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan SK Menkumham telah dicabut. Sementara Muktamar Jakarta, sampai hari ini tak mendapat pengesahan dari pemerintah.”Dalam rapat tadi malam diputuskan saya menjadi Plt (pelaksana tugas) Ketum PPP dengan tugas pokok menyelenggarakan muktamar islah yang pesertanya seluruh kader partai Muktamar Surabaya dan kader Muktamar Jakarta,” kata Emron.”Insya Allah muktamar islah diselenggarakan selambatnya 2×14 hari terhitung hari ini. Insya Allah muktamar islah terlaksana.”(BS)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY