News, Sport and Lifestyle

DKP Tahan Gaji Sopir Sampah

METROPOLITAN.IDKecewa dengan sikap pe­jabat DKP yang terkesan cuek, kemarin ratusan sopir angku­tan kebersihan beserta kernet­nya mendatangi Kantor DKP Kabupaten Bogor di Jalan Raya Tegar Beriman. Sambil mem­bawa spanduk tuntutan, me­reka mendesak kepala DKP Kabupaten Bogor segera men­cairkan gaji yang sudah 60 hari tertahan.

Sopir pengangkut sampah, Haryanto, mengaku sudah tidak tahan dengan sikap se­enaknya pejabat di DKP. Di tengah kondisi ekonomi yang serbasulit, hak mereka menda­pat upah justru ditahan pe­merintah. “Kami menuntut gaji kami segera dicairkan. Kami sudah dua bulan me­nanti,” tegasnya.

Informasi yang dihimpun Metropolitan, sedikitnya ada 60 sopir truk dan 240 kernet yang menggantungkan hidupnya sebagai pengangkut sampah. Untuk sekelas sopir, mereka mendapat bayaran Rp2.250.000, sedangkan kernet hanya diupah Rp1.250.000. Jika dikalkulasikan dari seluruh pegawai, maka ada Rp870 juta uang milik buruh yang belum dibayarkan selama dua bulan.

Tak hanya Haryanto, sopir lainnya juga membanding-bandingkan soal pemberian gaji antara PHL dengan tenaga honorer di DKP. “Gaji kami (PHL, red) selalu dibelakangi. Padahal yang langsung turun ke lapangan PHL,” ujarnya.

Pria yang sudah dua tahun bekerja di DKP itu mengaku terpaksa mogok kerja. Banyak sampah di sejumlah wilayah Kabupaten Bogor yang senga­ja tidak diangkut.

“Bukan cuma di Cibinong yang tidak diangkut sampah­nya, tapi juga Ciampea, Ciawi, Jonggol, Parung, Jasinga serta Leuwiliang,” ucapnya.

Sedangkan sopir lainnya, Saup, menambahkan, pem­bayaran gaji yang telat sering terjadi di penghujung hingga awal tahun. “Bukan cuma pe­jabat tinggi yang perlu makan. Kami juga punya anak istri yang harus dihidupi,” sindirnya dengan wajah kesal.

Sementara itu, Kadis DKP Kabupaten Bogor Subaweh mengatakan bahwa masalah honor PHL telah diselesaikan. Ia berdalih keterlambatan ter­sebut lantaran APBD saat itu belum cair. “Tapi kami sudah menyelesaikannya. Soal ke­terlambatan pembayaran gaji itu karena APBD 2016 be­lum cair,” kilahnya.

Jika gaji buruh PHL tertahan karena keterlambatan pencai­ran APBD 2016, bagaimana dengan pejabat dan PNS lain di DKP Kabupaten Bogor. Apakah mengalami hal serupa dengan para buruh?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *