News, Sport and Lifestyle

Duh, Belanja Pakai Plastik Dikenai Pajak

METROPOLITAN.ID – Punya kebiasaan memakai kantong plastik buat belanja? Mulai bulan depan, ada baiknya membawa kantong belanja sendiri. Sebab, penggunaannya akan dikenai pajak alias berbayar. Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan menerapkan aturan baru soal kantong plastik berbayar. Rencananya, aturan ini akan diberlakukan di 22 kota besar, termasuk Kota Bogor.
Meningkatnya pencemaran lingkungan dari sampah plastik membuat pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang kantong plastik berbayar.
Lewat peraturan tersebut, supermarket dan retail lainnya mau tidak mau akan mengenakan biaya tambahan untuk membeli kantong plastik belanja pada pelanggannya.
Kebijakan kantong plastik berbayar akan diterapkan di 22 kota yang telah menyepakatinya. Rencananya, mulai 21 Februari hingga Juni 2016 aturan itu akan diuji coba.
Menyikapi kebijakan tersebut, Walikota Bogor Bima Arya  menyatakan siap mendukung kebijakan tersebut. Ia tak mempermasalahkan bila warga harus membayar kantong plas­tik sesuai ketentuan Permen. “Intinya kita siap. Bogor kan jadi kota percontohan,” kata Bima.
Ada pun langkah yang dipersiapkan yakni menyosialisasikannya lewat surat edaran resmi pada seluruh warga Bogor. Termasuk di dalamnya pengelola minimarket, supermarket, swalayan dan restoran. “Yang penting aturan ini harus disosialisasikan dengan baik,” tuturnya.
Kementerian menghitung, selama 10 tahun terakhir penggunaan kantong plastik terus meningkat. Dalam satu dekade, sekitar 9,8 miliar lembar kantong plastik digunakan masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Dari jumlah itu, hampir 95 persen kantong plastik menjadi sampah. Sedangkan tanah butuh waktu sangat lama mengurai sampah plastik.
Pemkot Bogor rencananya akan menerapkan kebijakan tersebut tanpa tedeng aling aling untuk seluruh masyarakat Bogor. Tak hanya di supermarket, tapi juga pasar tradisional secara bertahap.
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Bogor Lilis Sukartini mengatakan, pihaknya telah memberi surat edaran sejak 2015. Pihaknya kini tengah mempersiapkan Peraturan Walikota (Perwali) sebagai payung hukum untuk penerapan aturan plastik berbayar. “Iya kami lagi susun drafnya. Nanti satu kantong plastik akan dikenai biaya Rp500,” sebut Lilis.
Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sudirman mengatakan, walikota Bogor dan 21 kepala daerah lainnya telah menandatangani komitmen kebijakan kantong plastik berbayar. Dipastikan, kebijakan itu akan diberlakukan mulai 21 Februari 2016 bersamaan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional sampai Juni mendatang tepat saat dikeluarkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang kantong plastik berbayar. “Iya, jadi sempat bulan itu akan diuji coba dulu di 22 kota,” kata Sudirman.
Ada pun kota-kota yang mewajibkan kantong plastik berbayar, di antaranya Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, Solo, Semarang, Surabaya, Denpasar, Palembang, Medan, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Ambon, Papua, Jayapura, Pekanbaru, Banda Aceh, Kendari dan Jogjakarta.
Kepala Subdit Barang dan Kemasan Direktorat Pengelolaan Sampah KLHK Ujang Solihin Sidik menyatakan, saat ini KLHK bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) masih terus membahas mekanisme, termasuk harga yang pantas untuk kantong plastik berbayar.
”Sampai saat ini opsinya masih Rp500 per kantong plastik. Tapi karena ini masih uji coba, kita akan lihat mekanisme mana yang terbaik dan harga yang pantas sampai Juni nanti,” kata Ujang.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey menyambut baik rencana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberlakukan peng­gunaan kantong plastik yang ramah lingkungan bagi para pemilik retail seperti supermarket, hipermarket dan minimarket.
Selain itu, konsumen diharuskan membayar untuk setiap kantong plastik yang digunakan saat berbelanja. ”Selama ini memang retail adalah pihak penyumbang kantong plastik terbesar,” ujarnya.
Penggunaan kantong atau tas belanja digunakan agar bisa dipakai berkali-kali dan dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Sejauh ini, menurut Roy, penggunaan kantong belanja ini memang diberlakukan di beberapa retail, tapi tidak banyak. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan seluruh retail mulai menggunakannya untuk kelestarian lingkungan.
Roy berujar, salah satu pertimbangan dibuatnya kebijakan tersebut adalah mengurangi penggunaan kantong plastik karena plastik sangat sulit terurai. ”Hal itu bisa membahayakan lingkungan masya­rakat,” bebernya.
Namun, lanjut dia, dalam menerapkan kebijakan baru, dibutuhkan waktu untuk tran­sisi dalam prosesnya. Hal ini diperlukan agar tak terjadi kekisruhan antara peretail dengan konsumen. ”Kami tidak ingin nanti konsumen berpikir ini salah satu cara untuk me­ngambil keuntungan lebih,” tuturnya. ”Paling tidak, butuh waktu transisi selama enam bulan untuk sosialisasi,” tambahnya.
Di Bogor, tidak banyak pengelola retail dan supermarket yang mengetahui rencana kebijakan baru tersebut. Regional Promotion and Advertising Toserba Yogya Bogor Aprianti Juned mengaku belum mengetahui soal informasi itu. Hingga kini, pihaknya belum mendapat pemberitahuan apa pun soal kebijakan tersebut.
“Kalau kami belum tahu soal itu, jadi memang belum ada pembicaraan apa yang harus dilakukan manaje­men,” kata perempuan yang akrab disapa Anty itu kepada Metropolitan.
Namun, jika hal itu telah disahkan, menurutnya tak ada pilihan selain mengikutinya sesuai peraturan yang berlaku.  “Kalau memang mau dibuat seperti itu, ya kami pun akan mengikutinya. Tujuannya kan baik. Cuma di Indonesia sendiri penggunaan kantong berbahan kertas sendiri memang belum populer, jadi masih meng­gunakan kantong plastik,” ujarnya.
Dia berharap Pemkot Bogor segera menyosialisasikan kebijakan tersebut agar seluruh pengelola supermarket dan retail lainnya dapat informasi yang utuh. “Ya kami berharap agar itu segera disosialisasikan agar clear,” tandasnya.  (mam/c/feb/wan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *