News, Sport and Lifestyle

Fahri Hamzah Tegaskan Dirinya Tak Pernah Langgar Aturan di PKS

METROPOLITAN.ID | Jakarta – Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, akhirnya buka suara soal evaluasi oleh Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS kepada para pejabat publik yang berasal dari partai itu. Termasuk menanggapi permintaan agar dia mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI.Fahri mengaku telah berusaha menahan diri dan terus menghindar terkait isu ini. Namun demi memperjelas situasi dan menjawab keresahan konstituen, kader dan simpatisan partai, Fahri menyatakan kini dia siap bicara.Fahri menyayangkan akhir-akhir ini banyak isu yang biasanya diselesaikan secara internal melalui mekanisme musyawarah demi maslahah, akhirnya dimunculkan menjadi konsumsi publik. “Patut disayangkan karena isu yang disampaikan tersebut tidak menunjukkan fakta sebenarnya tentang apa yang terjadi,” kata Fahri, Minggu (10/1).Dikatakan Fahri, BPDO dalam struktur DPP PKS bukan lembaga ataupun badan yang memiliki wewenang melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat publik dari partai itu.Sebab dalam Anggaran Dasar PKS Pasal 34 ayat (1) huruf (a) dan (b) disebutkan bahwa BPDO merupakan badan yang bertugas menyelenggarakan penegakan disiplin organisasi dan melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang diduga melanggar peraturan Partai. “Jadi tak ada wewenangnya,” imbuhnya.Terkait permintaan mundur dari kader dan simpatisan, Fahri mengaku dirinya belum pernah menerima surat yang meminta dirinya mengundurkan diri sebagai pimpinan DPR. “Hanya memang pernah ada pembicaraan pribadi dengan Ketua Majlis Syuro PKS. Namun karena permintaan itu bersifat pribadi, bukan keputusan lembaga atau institusi partai, maka saya juga telah memberikan tanggapan secara pribadi. Terkait hal ini, saya akan menjelaskan secara lengkap pada kesempatan yang lain,” jelasnya.Bagi Fahri, pemberitaan-pemberitaan mengenai isu tersebut adalah bagian dari penggalangan opini untuk menunjukkan seolah dirinya telah melakukan kesalahan. Dalam kaca mata pribadinya Fahri merasa tidak pernah melakukan kesalahan dan atau pelanggaran baik dalam hukum positif maupun terhadap peraturan partai. “Selama kurang lebih 12 tahun saya menjadi pejabat publik dan 17 tahun lebih setelah menjadi deklarator partai, saya tidak pernah dihukum oleh keputusan partai sekalipun,” tegasnya.(BS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *