News, Sport and Lifestyle

Gara-gara Razia Miras, Anggota DPR Diduga Ancam Polisi

METROPOLITAN.ID | Jakarta – Masyarakat diminta jangan terburu-buru menghakimi anggota DPR RI asal dapil NTT II Herman Herry terkait laporan AKBP Albert Neno, Anggota Polda NTT. Albert mengaku telah mendapat ancaman melalui telpon HP dari seseorang yang dikenali sebagai Herman Herry. “Jika saja benar telah terjadi interaksi antara Herman Herry dengan AKBP Albert Neno selaku petugas Polda NTT yang sedang menjalankan tugas penegakan hukum, maka persoalan yang menjadi perdebatan panjang adalah persoalan antara dua pihak sama-sama sebagai penyelenggara negara,” ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus, di Jakarta, Minggu (3/1). Dia menyebutkan sebagai polisi, AKBP Albert Neno sedang melaksanakan tugas atas nama UU untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Sementara yang dilakukan oleh Herman Herry adalah atas nama UU untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan sebagai Anggota Komisi III DPR terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian di dapilnya sendiri. “Untuk itu biarlah Polda NTT memproses hukum laporan AKBP Albert Neno, saatnya kita uji nyali Kapolda NTT, untuk mengusut laporan Albert untuk membuktikan sebarapa besar nyali Polda NTT menghadapi Herman Herry atau seseorang yang diidentifikasi bernama Herman Herry sesuai dengan nomor HP yang muncul di layar HP AKBP Albert Neno,” tandas dia. Petrus mengaku publik patut mengapresiasi langkah Albert Neno yang langsung memilih upaya hukum. Namun, publik juga patut mempertanyakan pelaksanaan tugas Polda NTT melakukan razia minuman keras di tempat-tempat penjualan miras di NTT pada saat malam Natal atau menjelang Natal. Pasalnya, perbuatan memproduksi, memperdagangkan dan mengonsumsi minuman keras di NTT adalah bagian dari budaya, gaya hidup dan sekaligus salah satu sumber penghasilan masyarakat NTT. “Kalau saja perilaku masyarakat menjual dan mengonsumsi miras diduga sebagai sebuah pelanggaran pidana, mengapa jauh sebelum perayaan Natal atau sepanjang hari, bulan dan tahun Polda NTT tidak memanggil dan memproses hukum sesuai dengan KUHAP kepada setiap anggota masyarakat NTT yang memproduksi, menjual atau membeli dan mengonsumsi miras yang dilakukan secara terbuka, setiap hari dan dilakukan secara turun-temurun selama ini,” jelas dia. Petrus menilai tindakan Polda NTT yang selama ini melakukan razia miras, secara sporadis tanpa landasan hukum yang jelas, terkesan hanya merupakan pencitraan atau setidak-tidaknya tidak dimaksudkan untuk sebuah penegakan hukum. Apalagi dilakukan pada saat hari raya Natal dan hanya pada tempat-tempat tertentu, sehingga patut dipertanyakan urgensi dan motif di balik peristiwa itu sendiri. Dikatakan juga, kegiatan masyarakat memproduksi, memperdagangkan dan mengonsumsi miras, baik yang tradisional maupun miras yang diproduksi secara moderen bagi masyarakat NTT adalah bagian dari gaya hidup dan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak dapat dihilangkan hanya dengan cara razia miras, menggeledah, dan menyitanya apalagi tanpa ada proses hukum dan prosedur hukum yang jelas. “Dengan demikian kalau saja ada peristiwa razia miras yang dilakukan oleh Polda NTT, maka masyarakat NTT termasuk Herman Herry pasti akan marah besar, karena bagaimanapun hal itu akan sangat mengganggu budaya dan gaya hidup masyarakat,” ujar dia. Petrus sepakat mengonsumsi miras bagi masyarakat tidak menguntungkan baik secara ekonomi maupun secara higienis. Akan tetapi proses untuk mengamputasi sebuah budaya yang mengakar di tengah masyarakat harus melalui pendekatan dan metode yang komprehensif, tidak hanya dengan pendekatan hukum. Karena itu, kata dia publik sebaiknya tidak terburu-buru menghakimi Herman Herry atau siapa pun dia. Pasalnya, dalam banyak kasus miras di NTT, Kepolisian sering salah bertindak menyikapi miras di NTT. “Masyarakat sebaiknya diajak bersama-sama memikirkan bagaimana sebaiknya menempatkan persoalan miras sebagai budaya dan gaya hidup masyarakat NTT. Langkah AKBP Albert Neno yang memilih jalan hukum, mengadukan peristiwa pengancaman terhadap dirinya patut didukung dan diapresiasi. Karena biasanya pelaku yang mengancam polisi langsung dihakimi oleh polisi, baru kemudian diproses hukum,” tambah Petrus(BERSAT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *