GBHN Tak Perlu Dihidupkan Lagi

by -1 views

METROPOLITAN.ID | Jakarta – Salah satu rekomendasi Rakernas PDI Perjuangan adalah mengusulkan menghidupkan kembali pedoman pokok kehidupan bernegara yang di era Orde Baru yang disebut sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). PDI Perjuangan membahasakannya sebagai Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB).Atas usulan tersebut, muncul sikap pro dan kontra. Beberapa di antaranya yang menolak usulan tersebut adalah anggota Dewan Pakar The Habibie Center Umar Juoro, pengamat politik J Kristiadi, dan Direktur Utama SMRC, Djayadi Hanan.Umar Juoro menegaskan bahwa UUD bangsa Indonesia sekarang ini tidak lagi mengharuskan adanya GBHN. Menurutnya, bangsa kita perlu menjalankan apa yang sudah menjadi perintah konstitusi di mana Presiden terpilih-lah yang menentukkan arah pembangunan jangka pendek dan menengahnya bangsa Indonesia.”Hanya kan kita perlu merumuskan jangka panjangnya. Walaupun tidak disebutkan GBHN, setidaknya siapa pun presidennya, tetap berjalan sesuai dengan arah pembangunan jangka panjang. Menurut saya tidak perlu pakai GBHN. Karena yang namannya RPJM sudah dibahas dengan DPR,” ujar Umar di Kantor The Habibie Center, Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (13/1).Sementara itu, pengamat politik J Kristiadi mengakui curiga dengan langkah PDIP menghidupkan kembali GBHN. Menurutnya, langkah tersebut justru dapat mereduksi kedaulatan rakyat.”Nanti publik curiga ini mereduksi kedaulatan rakyat, mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan mengamendemen UUD 1945,” ujar Kristiadi.Dia mengingatkan PDIP, jangan sampai demokrasi yang berada di kedaulatan tangan rakyat direduksi pada segelitir orang yang berada di MPR. Tidak bisa hak demokrasi 250 juta penduduk Indonesia direduksi hanya pada ratusan orang di MPR.”Jika ngotot mengusulkan haluan negara dan pembangunan bangsa, mengapa tidak menyempurnakan UU tentang Pembangunan JangkaPendek, Menengah, dan Panjang sebagai orientasi dan haluan kepada pembangunan negara ke depannya,” tandas dia.Hal senada juga dituturkan oleh Direktur Utama SMRC, Djayadi Hanan. Dia menilai kehadiran GBHN justru akan memperlemah sistem presidensial. Karena MPR yang akan mengawasi presiden dan MPR menjadi lembaga tertinggi negara.”Orang sebenarnya belum mengerti apa maksudnya GBHN yang diusulkan PDIP ini. Kalau yang disebutkan haluan pembangunan negara, maka perlu diperbaiki dan disempurnakan saja arah pembangunan sekarang. Apalagi belum ada bukti bahwa GBHN efektif memberikan arah pembangunan negara,” terang Djayadi.Karena itu, dia minta PDIP harus memperjelas GBHN yang diwacanakan PDIP. Jangan sampai mengembalikan sistem politik ke zaman Orde Baru.”Bisa saja ada motif politis di balik wacana ini di mana parpol ingin mengendalikan Presiden karena mereka akan mengisi MPR bersama kelompok masyarakat lainnya. Bisa saja bisa spekulasi seperti itu,” katanya.(BS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *