News, Sport and Lifestyle

Golkar Bubar, 91 Anggota DPR Ilegal?

METROPOLITAN.ID – Mulai 1 Januari kemarin, Partai Golkar tak memiliki dasar hukum dari pemerintah sebagai partai politik yang sah. Bagaimana nasib 91 anggota Golkar di DPR? Legalitas para anggota DPR dari Fraksi Golkar itu pun dipertanyakan menyusul habisnya masa berlaku SK Kepengurusan Golkar Munas Riau.
”Itu persepsi ngawur. Logikanya kalau ada partai atau anggota DPR yang ilegal, maka pemerintahan ini juga ilegal. Semua keputusan DPR ke depan juga ilegal karena sesuai UU (MD3) jumlah fraksi/partai di DPR 10 dengan anggota 560 orang,” kata Bendahara Umum Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, kemarin.
Sekretaris Jenderal Golkar Hasil Munas Bali Idrus Marham memiliki pendapat yang sama. Menurut dia, tak ada masalah aspek legalitas anggota DPR dari Golkar. ”Tidak. Tidak ada masalah, semua seperti biasa,” ujarnya.
Dalam pasal 51 tentang persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif dijelaskan ketentuan tersebut.
”Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: (n) menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu,” bunyi pasal 1 seperti dikutip dari UU Pileg, Jumat (1/1/2016).
Ketentuan itu dituangkan juga dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD. Pasal 4 merinci ketentuan seperti yang diatur dalam UU Pileg di atas.
Sementara, yang dimaksud dengan partai politik dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 itu adalah yang mengantongi SK kepengurusan sebagai badan hukum resmi dan tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia. (de/er)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *