SHARE

METROPOLITAN.ID | Jakarta – Mantan Kepala SMA Negeri 3 Jakarta Selatan, Retno Listyarti akhirnya memenangkan sidang gugatan kasus pencopotannya sebagai kepala sekolah. Majelis hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur mengabulkan gugatan Retno terhadap Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta.

Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Tri Cahya Indra Permana menyatakan mengabulkan gugatan Retno seluruhnya. Dalam Surat Keputusan (SK) Kadisdik Nomor 355 Tahun 2015 yang diberikan pada Retno juga mesti batal hukum.

“Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Majelis juga mewajibkan tergugat untuk mencabut surat SK pencopotan terhadap Retno,” ujar Tri, di ruang sidang Kartika, PTUN, Pulogebang, Jakarta Timur, Kamis (7/1).

Selain itu, hakim juga meminta tergugat yakni Kadisdik DKI untuk mengembalikan jabatan Retno sebagai kepala sekolah. Namun karena posisi kepala sekolah di SMA Negeri 3 saat ini telah ditempati orang lain, maka formasinya diserahkan pada Dinas Pendidikan. Majelis juga mewajibkan agar tergugat memulihkan nama Retno dan membebankan biaya perkara sebesar Rp 276.000 kepada tergugat.

Tri menyebutkan, Retno harusnya dijatuhi hukuman ringan. Sebab perbuatan Retno dinilai hakim tidak sampai merugikan institusi dan negara. “Tergugat dianggap telah melakukan pelanggaran aturan karena menjatuhi Retno dengan hukuman berat karena tidak sesuai asas proporsionalitas. Hukuman mestinya disiplin ringan,” tuturnya.

Menanggapi hal ini, Retno mengaku bersyukur dengan putusan hakim. Menurutnya, kalah atau menang bukan tujuan karena ia tetap akan menghormati putusan pengadilan. Terlebih adanya putusan hakim yang memerintahkan tergugat mengembalikan posisinya sebagai kepala sekolah.

“Kembali jadi kepala sekolah itu bukan tujuan saya, tapi hanya untuk menguji bahwa SK itu aturan yang sewenang-wenang. Saya berterima kasih pada hakim karena bisa melihat persoalan lebih jernih dan mengetahui persoalan sebenarnya,” jelasnya.

Ia menambahkan, selama proses sidang kemarin saksi dari penggugat yang juga seorang guru, tak bisa hadir karena tidak diizinkan Kadisdik. “Dia (saksi) tahu persis kejadian sebenarnya karena itu kami mengajukannya sebagai saksi. Tapi sayangnya tidak dapat izin, akhirnya hanya dengan keterangan tertulis,” ucapnya.

Sebelumnya diketahui Kadisdik DKI Jakarta mengeluarkan SK Nomor 355 Tahun 2015 yang memuat pemberhentian dan pemindahan Retno sebagai kepala sekolah. SK tersebut dinilai cacat hukum karena dasar hukum yang digunakan Kadisdik adalah PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang sanksi terhadap PNS. SK tersebut mestinya berpedoman pada Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28 Tahun 2010 mengenai pencabutan, pemindahan, dan pengangkatan kepala sekolah.

Retno diberhentikan sebagai kepala sekolah lantaran meninggalkan sekolah untuk mengikuti talk show di stasiun televisi saat pelaksanaan UN pada 2015 lalu. Hingga kemudian muncul stigma dari Kadisdik bahwa Retno adalah kepala sekolah yang suka keluyuran.(BS)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY