News, Sport and Lifestyle

Hanya Hukum yang Selesaikan Golkar

METROPOLITAN.ID | Denpasar – Konflik Partai Golkar hanya bisa diselesaikan lewat hukum, bukan rekonsiliasi. Meski ada rujukan, pihak yang tidak puas akan terus melakukan perlawanan. Musyawarah nasional atau munas pun bukan solusi, karena pihak yang tak puas dengan hasil munas akan membuat munas baru.”Sebagai negara hukum, kita harus menggunakan solusi hukum. Sedang sebagai pimpinan partai, saya akan terus bekerja sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tanggai Partai Golkar. Salah besar kalau saya tidak menjaga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai,” ujar Ketua Umum Golkar Munas Bali Aburzal Bakrie (ARB) di Bandara Ngurah Rai, Bali, sebelum penerbangan kembali ke Jakarta, Minggu (17/1).Langkah damai sudah pernah dilaksanakan tahun lalu. Kedua pemimpin — Kubu Munas Bali yang dipimpin ARB dan kubu Munas Ancol pimpinan Agung Laksono — sudah sepakat untuk berdamai. ARB dan Agung berjumpa di Lantai 27, Graha Niaga, Jakarta, Kamis , 29 Oktober 2015. Tapi, langkah selanjutnya kandas karena masing-masing menempuh jalan hukum.Menurut ARB, pihaknya sudah memenangkan perkara di Mahkamah Agung (MA) ketika institusi hukum tertinggi itu mengabulkan gugatan Golkar versi Munas Bali, 25 Oktober 2015. Pada level kasasi kemenangan kubu Golkar versi Munas Ancol dikukuhkan.Majelis hakim dalam pertimbangannya menilai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 18 Mei 2015 sudah benar dan tepat. Sehingga majelis kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum putusan tersebut bahwa sengketa itu merupakan sengketa tata usaha negaraSaat ini, kata ARB, pihaknya menunggu keputusan MA atas kasus perdata. Pada 2 November 2015, kubu Agung mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta ke MA.”Vonis MA ini yang sedang kami tunggu. Kalau menang, sengketa mestinya selesai sesuai kesepakatan tahun lalu,” ungkapnya.Tahun lalu, ARB dan Agung pernah menandatangani kesepakatan bahwa siapa pun yang menang di pengadilan, pihak yang kalah harus mengakui. Sebaliknya, pihak yang menang wajib merangkul pihak yang kalah.”Kalau saya menang, saya akan ajak Agung. Begitu sebaliknya. Kami sekarang hanya menanti putusan MA, tidak ada yang lain. Kalau sudah ada keputusan, kami akan patuh,” paparnya.Ia menghargai upaya damai sejumlah pihak, termasuk dari Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Tapi, ia mengingatkan, Golkar memiliki mekanisme penyelesaian masalahnya dan sebagai negara hukum, semua pihak wajib menghormati keputusan hukum.Munas juga tidak menyelesaikan masalah. Karena pihak yang kalah dalah Munas akan menyelenggarakan Munas baru.”Takkan selesai ini urusan. Karena itu, kita tunggu keputusan MA saja,” ungkap ARB.(beritasatu.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *