SHARE

METROPOLITAN.ID – Sejumlah pemilik tanah di wilayah Cibinong ancang-ancang menaikkan harga jual tanah. Hal ini menyusul kabar naiknya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga 100 persen.

SEORANG warga Kelurahan Cibinong Ade (30) mengaku kaget dengan kenaikan NJOP tersebut. Ia baru mengetahui saat mengurus Hak Guna Bangunan (HGB) di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bogor, belum lama ini.
Dari hasil cetak pembayaran HGB diketahui bila NJOP-nya naik hingga 100 persen. “Di struk 2015 saya bayar Rp221.000. Tapi kemarin waktu mengurus HGB lebih dari Rp500.000. Naiknya sampai 100 persen,” katanya.
Hingga saat ini, dia mengaku masih mempertanyakan dasar kenaikan tersebut. Sebab, tak ada pemberitahuan apa pun dari pihak kelurahan. “Biasanya cuma naik 5 persen, kok sekarang jadi 100 persen. Kalaupun mau naik harusnya kan bertahap,” keluhnya.
Sedangkan warga lainnya, Jayadi, mengeluhkan adanya penentuan kelas pembayar NJOP yang masih dipukul rata. Padahal dalam satu blok perumahan tak semuanya berada di satu kelas yang sama. “Tidak semua rumah bisa dilalui sama mobil, masa pembayaran NJOP-nya dipukul rata,” katanya.
Ia juga meminta Dispenda Kabupaten Bogor membuat program berupa pendataan hingga pengukuran tanah yang baru melalui pihak ketiga. Sebab, warga jelas-jelas sangat dirugikan. “Dispenda harus mendata ulang pembayar NJOP,” katanya.
Sementara itu, Kepala UPT Pajak Daerah 1 Wilayah Cibinong Prayoga Santosa mengakui adanya kenaikan NJOP tersebut. Ia menganggap wajar, mengingat Kecamatan Cibinong merupakan wilayah perkotaan.
“Kenaikan itu hanya tanah yang ada di pinggir jalan. Memang tahun lalu besaran NJOP-nya masih di bawah pasaran perkotaan. Di Depok saja harga pasaran tanah per meternya sudah Rp5 juta, masa NJOP di Cibinong masih di angka Rp2 juta,” ujarnya.
Meski begitu, ia mengaku belum memastikan kenaikan NJOP hingga 100 persen. Sebab, pihaknya belum mendapat rincian resmi dari Dispenda Kabupaten Bogor. “Nanti rinciannya baru kami dapat Maret nanti. Sekarang masih diverifikasi,” tuturnya.
Soal penentuan kelas pembayar NJOP yang masih dipukul rata, sambung Prayoga, hal itu bisa terjadi karena tanah tersebut berdekatan dengan perumahan. Meski begitu, pihaknya bakal mengkaji dan mensurvei ulang ke lapangan agar masyarakat tidak merasa dirugikan.
“Kami akan kaji ulang. Tapi, kami sarankan masyarakat yang merasa dirugikan melapor terlebih dulu,” tandasnya.(rez/c/feb/py)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY