News, Sport and Lifestyle

Hari Ini, Kepala UPT Pendidikan Bersaksi

METROPOLITAN.ID | CIBINONG – Hari ini, Komisi IV DPRD bersama kepala Dinas Pendidikan (kadisdik) serta 40 kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendidikan berembuk untuk mengurai benang kusut dugaan suap di tubuh UPT. UPT pun dituding sebagai biang kerok bobroknya proses pengangkatan kepala sekolah (kepsek) di Bumi Tegar Beriman. Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Egi Gunadhi Wibhawa mengatakan, pihaknya bakal menyoroti bagaimana proses pengangkatan kepala sekolah, pelayanan pelaksanaan pendidikan di UPT serta menyikapi isu yang beredar tentang menjadi kepala sekolah itu ada harganya. “Kami akan kuak semua permasalahan yang menerpa UPT Pendidikan,” ungkapnya.
Politisi PDIP itu menegaskan, meminta uang pelicin dalam upaya memuluskan proses pengangkatan jabatan jelas pelanggaran. Jika ditemukan hal semacam itu, Komisi IV DPRD mendesak disdik langsung mencopot jabatan oknum tersebut. “Kami sudah minta kadisdik agar pelakunya dipecat,” tegasnya.
Egi menambahkan, pungli bakal mencoreng dunia pendidikan di tanah Tegar Beriman. Jika jabatan bisa diperjual-belikan, bagaimana nasib guru yang kurang mampu namun berkompeten menjadi kepala sekolah? “Jangan sampai terjadi jual-beli jabatan kepala sekolah,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Dace Supriyadi menerima surat pemanggilan atas dirinya terkait masalah dugaan pungli yang menyeret anak buahnya. Dace dan 40 kepala UPT lainnya pun akan disidang Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor atas beredarnya kabar tersebut.
Saat dikonfirmasi, Dace sendiri mengaku tidak masalah dengan pemanggilan tersebut. Ia juga memastikan seluruh kepala UPT akan hadir memenuhi panggilan Komisi IV. “Kalau mereka tidak datang akan saya beri sanksi. Jangan cuma saya yang disalahkan, kepala UPT juga harus meyakinkan bahwa permasalahan ini tidak benar,” ujarnya.
Menurut dia, kabar tentang adanya pungli bukan kali pertama terjadi. Sayangnya, hingga saat ini kabar tersebut belum pernah dibuktikan kebenarannya. Untuk itu, ia meminta pihak yang merasa dirugikan atas kasus tersebut melapor dengan membawa bukti. “Kalau tidak ada bukti kan sama saja fitnah. Makanya kami akan tunggu,” jelasnya.
Ia juga mengaku tak segan-segan mencopot jabatan oknum di instansinya yang nekat memungut proses pengangkatan kepsek. “Kami akan copot jabatannya dan memproses lebih lanjut kalau memang itu terbukti,” tegasnya.
Sebelumnya, isu pungli terkait pengangkatan kepsek yang menerpa sejumlah kepala UPT Pendidikan di Kabupaten Bogor terus bergulir. Sejumlah pihak mulai bersiap-siap mengusut kasus tersebut.
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor mendukung penuh langkah Komisi IV DPRD dalam mengungkap kasus dugaan adanya uang pelicin di sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan untuk memuluskan proses pengangkatan kepala sekolah (kepsek).
Bukan tanpa alasan dukungan itu diberikan orang nomor satu di BKPP Kabupaten Bogor. Sebab, dugaan pungli tersebut harus dibuktikan apakah benar atau sekadar ketidakpuasan mantan kepsek diturunkan jabatannya. “Bagus kalau diproses agar bisa terbukti juga,” kata Kepala BKPP Kabupaten Bogor Dadang Irfan kepada Metropolitan, kemarin. (rez/b/dik/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *