SHARE

METROPOLITAN.ID | Semarang Presiden Joko Widodo diminta tidak membiarkan isu reshuffle bergulir tanpa memberi kejelasan ada tidaknya reshuffle, sehingga memicu kegaduhan. Untuk menghindari kegaduhan tersebut, Presiden perlu secara tegas memberi informasi ada tidaknya perombakan kabinet.”Ketegasan ini menjadikan publik dan pasar serta para menteri dalam suasana tenang untuk menjalankan tugasnya,” tegas pengamat hukum dan politik dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Umbu Rauta, Senin (4/1) malam.Menurut Umbu, Presiden tidak boleh hanya sekadar mengatakan bahwa reshuffle adalah hak prerogatif dan tidak ingin diintervensi. “Kita berharap Presiden memberi kejelasan dan ketegasan soal waktu dan alasan perombakan kabinete,” tegasnya.Ditegaskan, perombakan kabinet secara normatif adalah kewenangan mandiri (hak prerogatif) presiden. Namun dalam praktik, tak terhindarkan adanya “intervensi” politik dari berbagai pihak yang turut “berinvestasi” dalam event penyelenggaraan pilpres.Oleh karenanya, lanjut Umbu, tak terhindarkan adanya bagi-bagi “kue” di lingkungan parpol pendukung atau kelompok nonparpol. Sejatinya, menurut Umbu, ada tidaknya reshuffle sangat bergantung pada penilaian subyektif Presiden sebagai “user” dari para menteri.”Penilaian Presiden seharusnya dilakukan secara terukur sehingga para menteri yang diganti memperoleh alasan pergantian,” papar dia.Dalam praktik politik di Indonesia, menurut Umbu, reshuffle selalu menjadi “buah bibir” di kalangan parpol dan politisi pada umumnya.”Intinya, selain ketegasan Presiden, DPR juga diiminta tidak membuat suasana makin gaduh dengan mengusulkan reshuffle, apalagi untuk beberapa jabatan kementerian, karena hal tersebut sudah memasuki ranah kewenangan Presiden,” kata Umbu.(beritasatu)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY