News, Sport and Lifestyle

Hunian Berimbang Kewajiban Pemerintah, Bukan Beban Swasta

METROPOLITAN.ID | Pengembang properti punya sudut pandang berbeda tentang kewajiban hunian berimbang. Dalam pandangan DPD Real Estat Indonesia (REI) DKI Jakarta, ada beberapa alternatif solusi agar hunian berimbang bisa dijalankan. “Pengembang DKI Jakarta diperbolehkan mengembangkan di luar wilayah DKI jakarta, misalnya di wilayah Bodetabek,” ujar Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) DKI Jakarta, Amran Nukman, kepada Investor Daily, di Jakarta, Minggu (10/1). Dia mencontohkan, Agung Podomoro diperbolehkan membangun hunian berimbang di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Namun, itu masih kebijakan satu per satu dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Sebaiknya hal itu dijadikan kebijakan nasional,” katanya. Amran menambahkan, sebetulnya ada yang cukup efektif, yaitu ketersedian hunian berimbang di lihat pemerintah sebagai gabungan ketersediaan dari satu kota. Berapa unit hunian yg sudah tersedia di kota tersebut untuk kategori sederhana, menengah, dan besar. Untuk membangunnya bisa gabungan dari banyak pengembang pengembang properti. Bukan dipaksakan untuk dilaksanakan oleh satu pengembang. “Bukankah kewajiban menyediakan hunian berimbang adalah kewajiban pemerintah. Bukan beban pihak swasta,” tegasnya. Dia mengaku, saat ini, khusus untuk pengembang di Jakarta, walaupun dalam satu kota sulit mencari lahan dengan harga pembelian yang layak untuk hunian berimbang. “Kendala yang masih dihadapi adalah ketersediaan lahan dan harga yang layak,” pungkasnya.(bs)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *