News, Sport and Lifestyle

Ini Rekomendasi Rakernas PDIP untuk MPR dan BUMN

METROPOLITAN.ID | Jakarta – PDI Perjuangan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Di antara 22 poin rekomendasi, PDIP mendorong dikembalikannya fungsi dan wewenang MPR.

Pengembalian kewenangan MPR itu diperlukan untuk membentuk dan menetapkan Ketetapan MPR, terkait sistem ketatanegaraan. PDIP menginginkan ada semacam haluan negara yang mirip dengan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) era Presiden Soeharto.

“Dari perspektif yuridis konstitusional, (pengembalian) itu terkait pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai haluan negara dan haluan pembangunan nasional,” ucap Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto saat penutupan Rakernas I PDIP di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (12/1/2016).

Menurut Hasto, PNSB sebagai haluan negara dan pembangunan itu, nantinya akan mengikat semua lembaga negara dan wajib dilaksanakan pemerintahan di semua tingkatan. Hal itu sebagai perwujudan kehendak rakyat yang menjamin keterpaduan, kesinambungan, dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Dorongan terhadap pengembalian fungsi dan kewenangan‎ MPR untuk membentuk dan menetapkan Ketetapan MPR, menurut Hasto, akan direalisasikan melalui amandemen UUD 1945 secara terbatas.

“Atau dengan‎ perubaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan itu,” kata dia.

Hasto mengatakan, PDIP mendukung Keputusan MPR Nomor IV/MPR/2014 tentang Rekomendasi Reformulasi Sistem Ketatanegaraan, dengan memberikan kewenangan MPR membentuk dan menetapkan GBHN, melalui amandemen secara terbatas terhadap UUD 1945.

PDIP, lanjut Hasto, juga mengapresiasi sikap pemerintah dan berbagai elemen masyarakat yang telah mendukung urgensi pengembalian wewenang MPR membentuk dan menetapkan GBHN‎, yang di dalamnya memuat materi pola PNSB sebagai haluan negara dan haluan pembangunan nasional.

“‎Untuk mewujudkan konsepsi pola PNSB tersebut, maka PDIP memandang diperlukannya penguatan kelembagaan perencanaan nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),” tegas Hasto.(L6)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *