SHARE

METROPOLITAN.ID – Elite partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menggelar pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Kamis, 12 November 2015. Di Istana Kepresidenan itu, pertemuan digelar secara tertutup.

Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya, Romahurmuziy, yang turut serta di acara itu mengungkapkan ada 3 fokus pembicaraan dalam pertemuan yang berlangsung hampir 3 jam itu. Di antaranya terkait konstelasi politik nasional dan konsolidasi KIH.

Namun saat disinggung soal pembahasan reshuffle kabinet, ia bungkam. “Hal-hal lain yang lebih detail tentu tidak semua bisa disampaikan,” ujar pria yang akrab disapa Romi itu.

Meski terkunci rapat, sinyal reshuffle kabinet terpancar dari Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Wapres Jusuf Kalla atau JK mengakui jika Jokowi dan KIH membahas soal itu.

“Bahwa masalah politik, masalah reshuffle jadi bagian dari pembicaraan,” ucap JK di Kantornya, Jakarta, Jumat, 13 November 2015.

Sejak sinyal itu kian memancar, nama-nama yang dikabarkan akan diganti pun bermunculan. Mereka dinilai tak mampu menjalankan serta menerapkan program Presiden Jokowi yang terkandung dalam Nawacita dan Trisakti Bung Karno.

“Pak Joko Widodo akan lebih menentukan menteri-menteri di bidang politik, ekonomi, keamanan dan lainnya,” ucap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, Rabu 18 November 2015.

Di antara nama yang disebut santer bakal digusur di antaranya Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dan Jaksa Agung HM Prasetyo.

“Isu yang berkembang ada 2 orang dari Nasdem yang akan digugurkan, yakni Jaksa Agung karena kasus Sumatera Utara dan Menhut karena kasus asap yang tidak cepat ditangani,” kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti di Jakarta, Selasa, 24 November 2015.

Bahkan desakan juga muncul dari gedung Parlemen untuk mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno. Hal ini menyusul rekomendasi Pansus Pelindo II yang menyebut Menteri Rini telah membiarkan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Rini dianggap telah dengan sengaja tidak melaksanakan kedudukan, tugas, dan wewenangnya sesuai UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Asal 6 ayat 2a dan Pasal 24 ayat 2 serta UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 14 ayat 1.

Namun begitu, kewenangan reshuffle kabinet berada di tangan Presiden Jokowi. PDIP sebagai partai penguasa menegaskan tak akan turut campur dalam wacana perombakan Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

“Kita tunggu Presiden. PDIP tidak dalam posisi meminta reshuffle, terkecuali Presiden meminta pertimbangan ke PDIP. Ini hak prerogatif Presiden. Kami tak inisiasi. Semua kendali di tangan Presiden,” ujar Hasto di Hotel Sahid Jakarta, Selasa, 10 November 2015.

PDIP, kata dia, akan tetap menyampaikan hasil Pansus Pelindo II ke Presiden Jokowi. Ini dilakukan lantaran Pansus dianggap telah menemukan bukti pelanggaran tersebut.

“Hanya saja, kami sampaikan, rekomendasi Pansus Pelindo telah menemukan bukti bahwa ada menteri yang melanggar undang-undang,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin, 4 Januari 2016.(liputan6)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY