SHARE

METROPOLITAN.ID – Untuk memuluskan bisnisnya di Kota Bogor, diduga pihak pengembang Apartemen Grand Park City Pakuan (GPCP) Bogor menghalalkan segala cara. Mulai dari dugaan ’adu domba’ warga sekitar, menggusur sejumlah pedagang yang berjualan di depan Universitas Pakuan (Unpak) serta dugaan pemalsuan tanda tangan warga untuk mendapat izin dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Hal yang dilakukan pengembang apartemen itu akhirnya mengundang sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa di Kota Bogor angkat bicara. Tak terkecuali Ketua KAMMI Daerah Bogor Abdul Sallam.
Menurut Abdul, Pemkot Bogor tidak usah memberi izin kepada investor (pemilik modal, red) yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan izin. Terlebih investor tersebut malah merugikan masyarakat sekitar. “Ini sudah jelas kejahatan yang dilakukan investor. Seharusnya pemkot menolak keberadaan investor yang nakal. Kalau tetap diakomodir, kita akan demo,” ujar Abdul kepada Metropolitan, kemarin.
Alasan penggusuran lapak pedagang yang berjualan di depan Kampus Pakuan melalui aparatur setempat, merupakan cara picik pengembang untuk mematikan usaha masyarakat. Sebab, hingga kini para pedagang yang dijanjikan bakal direlokasi belum juga mendapat tempatnya. “Jika benar ditata, mana buktinya. Sekarang belum dilakukan, malah para pedagang kehilangan mata pencahariannya,” terangnya.
Hal senada dikatakan Ketua PMII Cabang Kota Bogor Rahmat Nurhidayat. Rahmat mengatakan, masuknya investor ke Kota Bogor seharusnya dapat meningkatan ekonomi masyarakat. Tapi hal ini berbeda yang dilakukan pihak pengembang Apartemen GPCP yang telah menggusur dan memalsukan izin tanda tangan masyarakat demi mendapat izin. “Ini merupakan masalah besar, investor seperti itu malah mematikan perekonomian masyarakat sekitar,” paparnya.
Rahmat menegaskan agar Pemkot Bogor tidak mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen GPCP. Karena menurut Rahmat, belum dibangun saja apartemen tersebut sudah melakukan kesalah yang sangat fatal, apalagi nanti sudah proses pembangunan. “Investor ini kan gila, belum apa-apa sudah berani memalsukan izin dari warga sekitar. Pemkot Bogor pun jangan mau dirugikan,” jelasnya.
Ia pun mendesak Pemkot Bogor perlu selektif dalam memberikan izin kepada setiap investor. Hal itu agar pembangunan yang ada di Kota Bogor bisa terjaga prosesnya. “Kalau sekarang Pemkot Bogor mengobral izin, bisa-bisa nanti Kota Bogor menjadi hutan beton,” sindirnya.
Sementara itu, Praktisi Hukum Sugeng Teguh Santoso mamaparkan, dugaan pemalsuan izin yang dilakukan pengembang Apartemen GPCP bisa dipidanakan. Pemkot Bogor pun berhak mengambil langkah tegas terkait adanya indikasi pemalsuan izin tersebut. “Saya pikir walikota jangan sampai kecolongan lagi. Karena sudah banyak kasus perizinan yang pada akhirnya digugat warga lantaran bermasalah,” katanya.
Menanggapi hal ini, pihak manajemen GPCP Bogor Amir tak ingin berkomentar. “Nanti saja ngobrolnya di kantor, jangan di telepon karena tidak jelas,” kilahnya. (mam/b/ram/wan)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY