SHARE

METROPOLITAN.ID – Senyum bahagia yang terpancar dari wajah ratusan kepala SD negeri di Kabupaten Bogor dalam sekejap sirna. Mimik  wajah mereka berubah kecut penuh amarah. Hal itu terjadi setelah pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor membacakan Surat Keputusan (SK) yang menyatakan ratusan kepala sekolah dimutasi menjadi guru. Tak terima dengan perubahan struktur tersebut, mereka pun berbondong-bondong menuju gedung DPRD Kabupaten Bogor untuk menumpahkan kekecewaannya.
SEBELUM SK dibacakan, satu per satu kepsek SDN di Kabupaten Bogor yang diturunkan menjadi guru langsung keluar meninggalkan ruang pelantikan di Gedung Tegar Beriman. Mereka lalu bergegas ke gedung dewan untuk bertemu Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi.
Ratusan mantan kepsek itu mengaku keberatan atas kebijakan disdik yang dinilai tidak adil, karena tidak menjalankan Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. “Kami bukannya menolak, tapi disdik harus sesuai aturan dan dilakukan secara utuh. Masa yang belum 12 tahun mengabdi sebagai kepsek sudah dimutasi,” ketus mantan Kepsek SDN Cikopomaya 03 Soebroto, kemarin.
Ia merasa tertipu oleh undangan yang dikirim Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor. Undangan bernomor 005/3720-Bangrir dari BKPP itu sama sekali tidak mencantumkan kalimat masa habis jabatan. “Tiba-tiba kami dirotasi dan dimutasi. Kami merasa tertipu dengan undangan seperti ini,” geramnya.
Ia menambahkan, masih banyak calon kepsek yang belum memiliki sertifikasi solo pendidikan. Ia juga berharap ketua DPRD membantu nasib ratusan mantan kepsek yang diombang-ambing. “Semoga ketua dewan bisa memperjuangkan nasib kami yang sudah mengabdi bertahun-tahun sehingga tidak sia-sia,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi menjelaskan, keluhan ratusan mantan kepsek akibat kebijakan yang dinilai tidak adil lantaran mengesampingkan aturan Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 akan menjadi bahan evaluasi Komisi IV DPRD. “Komisi IV akan berkoordinasi dengan disdik untuk mencari kebenaran. Dari aduan yang kami dapat ada sedikit kejanggalan,” kata pria yang akrab disapa Jaro Ade itu. Ia juga berharap perbaikan kualitas dan pergantian generasi kepsek SD di Kabupaten Bogor betul-betul terealisasi, sesuai kebijakan Bupati Bogor Nurhayanti yang menargetkan kabupaten termaju di Indonesia. “Disdik harus betul-betul menjaga kebijakan bupati,” ujarnya.
Sedangkan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kabupaten Bogor Dace Supriadi mengaku tidak mempermasalahkan jika mantan kepsek itu merasa keberatan dengan meluapkan aspirasi ke ketua dewan. Namun yang harus diingat, keputusan ini merupakan kebijakan pemerintah pusat, bukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. “Ini kewenangan pemerintah pusat. Tak mungkin kami menyimpang dari aturan,” tuturnya.
Setelah Permendiknas Nomor 28 pada 2013 lalu keluar, sambung dia, seluruh disdik di Indonesia diminta segera melaksanakan aturan tersebut dan dilaksanakan pada 2016 ini. Mereka (mantan kepsek, red) seharusnya bersyukur mendapatkan masa jabatan tambahan selama tiga tahun. “Kabupaten Bogor dianggap paling lama merealisasikan aturan itu. Sebab, pedoman terbaru itu harus segera dilaksanakan, makanya sekarang kami jalankan,” jelasnya.
Ia melanjutkan, dalam Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 disebutkan masa jabatan kepsek itu paling lama menjabat dua periode atau delapan tahun. Namun kalau dirasa memiliki prestasi yang istimewa, maka mereka bisa menjabat satu periode atau empat tahun masa jabatan sebagai kepsek. “Kalau kami dibilang tidak berpihak rasanya keterlaluan,” tuturnya.
Ia berharap seluruh guru yang baru menjabat sebagai kepsek memiliki semangat baru untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bogor. Bahkan, bisa bertindak lebih aktif hingga agresif dalam mencapai target kabupaten termaju di Indonesia. “Semangat yang dimiliki kepsek baru biasanya lebih besar ketimbang senior,” ujarnya. (rez/c/dik/py)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY