SHARE

METROPOLITAN.ID | SUKAMAKMUR – Terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa ada penyimpangan Detail Engineering Design (DED) di Jalur Puncak II, membuat Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi angkat bicara.
Pria yang akrab disapa Jaro Ade itu mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor harus segera menyelesaikan permasalahan tersebut. “Jalur Puncak II seharusnya panjangnya tidak sampai 51 kilometer. Namun karena dibelok-belokkan oknum yang bermain dengan harga tanah, maka panjang jalan melebihi perencanaan yang tertuang dalam DED, ” ujarnya.
Akibat penyimpangan DED, sambung dia, maka pemerintah daerah banyak mengalami kerugian. “Semoga dengan temuan BPK ini, penyimpangan tersebut dapat dibenahi agar pembangunan ke depan tak ada masalah serupa,” tambahnya.
Ia juga berharap pemkab jangan mau diperalat biong tanah yang mempunyai kepentingan tertentu. “Ada kepentingan biong dalam proyek ini. Pemda atau oknum tertentu jangan ikut bermain dengan membelokkan jalan yang seharusnya lurus, ” paparnya.
Sebelumnya diberitakan, Bupati Bogor Nurhayanti akan melobi KemenPU untuk memuluskan rencana pembangunan Jalur Puncak II yang kini mangkrak, karena anggaran pada 2015 lalu sangat minim. “Jalur Puncak II akan menjadi solusi dalam mengurai kemacetan di Jalan Raya Puncak. Untuk itu, butuh anggaran sekitar Rp400 miliar untuk menuntaskan pembangunan tersebut. Bahkan pada 2016 nanti kami mengajukan Rp100 miliar ke pusat, ” paparnya.
Ia juga menegaskan, saat ini jajarannya sedang berusaha membebaskan sisa lahan milik masyarakat. ”Masih ada sisa lahan yang belum dibebaskan dari total panjang 51 km jalan yang akan dibangun. Nanti akan kami tuntaskan pada 2016 nanti,” tukasnya.(hb/yok/py)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY