SHARE

METROPOLITAN.ID | Menurutnya, keterangan JK tentang penggunaan Dana Operasional Menteri (DOM), pasti akan jadi peetimbangan majelis hakim. Ia mengaku JK sudah menjelaskan perihal dugaan pelanggaran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 003 tahun 2006 yang dipersoalkan.”Kalau ditanya meringankan dimana, beliau (JK) menyatakan PMK 003 tahun 2006 itu yang dipersoalkan untuk pertanggungjawaban saya, yang sebetulnya sudah benar hanya pakai kwitansi saja, itu sekarang sudah dicabut,” ungkap Jero, Kamis (14/1/2013).Ia menyatakan, dalam persidangan, JK sudah menjelaskan, dimana PMK 003 2006 sudah diganti dengan PMK 268 tahun 2014 tentang DOM. Di PMK 268 dijelaskan, 80 persen DOM itu LumpSum.”Lum Sump itu, dimana saat diterima menteri atau kepala lembaga tinggi negara, karena semua terima DOM, ditandatangani, maka itu lump sump sudah selesai. Tidak perlu ada perincian dipakai untuk apa saja,” jelasnya.Ia menyatakan, PMK 268 itu didukung dengan kewenangan diskresi Menteri. Menurutnya, dengan kepercayaan seperti itu, pemimpin lembaga tinggi negara, tidak bisa mencoreng wajahnya sendiri.”Tentu pejabat tinggi ini bertanggung jawab atas DOM ini. Dengan kepercayaan presiden menjadikan dia Menteri kan dia harus menjaga martabatnya. Tidak bisa dugunakan semaunya, tapi diberikan kewenangan diskresi Menteri. Itu penjelasan pak Wapres yang saya yakin akan meringankan saya,” ungkapnya(IN)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY