SHARE

METROPOLITAN.ID | Jakarta Memsuki awal tahun 2016, Presiden Joko Widodo diminta untuk tidak menunda perombakan (reshuffle) kabinet. Semua dilakukan agar iklim yang kondusif dapat tercipta sesegera mungkin. “Secara keseluruhan tidak baik kalau reshuffle tahap II ditunda terus,” kata pengamat hukum tata negara Margarito Kamis, di Jakarta, Senin ( 4/1). Dikatakan, jika dikaitkan dengan rekomendasi Pansus Pelindo II DPR, yang salah satunya meminta Menteri BUMN Rini Soemarno dicopot dari jabatannya karena dinilai telah melanggar konstitusi maka perombakan harus segera dilakukan. “Harus dilakukan segera mungkin. Jangan dibiarkan terombang-ambing dengan ketidakpastian masyarakat,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Presidium Pergerakan Aktivis untuk Reformasi dan Demokrasi (ProDem), Andrianto, menyarankan, ada titik kompromi antara eksekutif dan legislatif agar kondisi politik nasional dapat lebih kondusif. “Titik kompromi itu dengan menjalankan rekomendasi Pansus Pelindo II. DPR menyatakan tidak bisa kerjasama dengan salah satu menteri dari kabinet kerja. Sinyalnya, terlihat dari penolakan Penyertaan Modal Negara (PMN),” kata Adriyanto.‎(beritasatu)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY