News, Sport and Lifestyle

Kabupaten Bogor Terima Duit Rp600 Juta dari Kota Bogor

METROPOLITAN.ID | CIBINONG – Kemelut kesepakatan perpanjangan membuang sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga masih jadi benang kusut. Di satu sisi, besaran retribusi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor belum juga mencapai titik temu.
Meski begitu, pemkot akan menambah kompensasi terhadap masyarakat yang terkena dampak lingkungan sebesar Rp600 juta. Menyikapi masalah tersebut, Komisi A dan C DPRD Kota Bogor melakukan pertemuan dengan Komisi III DPRD Kabupaten Bogor di Ruang Rapat Serbaguna 1 DPRD Kabupaten Bogor, kemarin.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Wawan Haikal Kurdi mengaku siap mengawal proses perpanjangan membuang sampah ke TPA Galuga. Namun, pemkot dan pemkab harus mengutamakan kepentingan masyarakat. “Kami tentu mengakomodasi keinginan masyarakat. Pemerintah harus secepatnya membahas perpanjangan kontrak itu,” katanya.
Selain itu, Wawan juga bakal menampung aspirasi yang diminta warga soal perpanjangan kontrak TPA Galuga. Semua komponen masyarakat harus mengutamakan kepentingan warga sekitar Galuga. “Kami akan menampung aspirasi warga dan tidak boleh mementingkan diri sendiri,” ucapnya.
Satu tahun sebelum masa kontrak habis, lanjut dia, konsep kesepakatan seharusnya sudah terwujud. Karena terlalu lama, maka lumrah jika terjadi gejolak di tengah masyarakat. “Jadi, harus dijadikan pelajaran agar tidak terulang,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Bogor Zaenul Mutaqin mengaku telah membahas dan membedah apa saja yang bakal dituangkan dalam naskah perjanjian. “Kami akan usulkan hasil koordinasi ini kepada pemerintah masing-masing,” ujarnya.
Zaenul menjelaskan, penolakan warga dianggap menjadi dinamika dan tak bisa dihindarkan selama kerja sama berlangsung. Namun bukan berarti gejolak itu tidak bisa diredam. “Pada tahun pertama ini, pemkot akan memberikan kompensasi Rp600 juta lebih,” jelasnya.
Zaenul pun berharap kesepakatan antara bupati dengan walikota segera ditandatangani agar gejolak yang terjadi di masyarakat tidak meluas. “Kami tidak ingin masalah ini berlarut-larut,” harapnya. (rez/c/dik/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *