SHARE

METROPOLITAN.ID | CIBINONG – Sebanyak 128 desa penerima bantuan mobil operasional dalam bentuk uang tunai Rp150 juta masih buram. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Bogor belum mengetahui apa­kah bantuan tersebut sudah dibelanjakan para kepala desa atau belum.
Kepala BPMPD Kabupaten Bogor Deni Ardiana mengaku belum menerima laporan tertulis terkait pembelian mobil tersebut. “Segera laporkan ke camat masing-masing. Kami tidak tahu apakah dalam waktu yang sempit mereka (kepala desa, red) bisa membelanjakannya,” ujarnya.
Deni juga mengingatkan bantuan mobil siaga desa ini merupakan kendaraan operasional pemerintah untuk melayani masyarakat. Karena itu, bantuan kendaraan tersebut bukan semata bagi kepentingan pribadi kepala desa, melainkan kepentingan umat. “Kendaraan operasional itu buat kebutuhan masyarakat,” ingatnya.
Tak menutup kemungkinan, sambung Deni, pemberian kendaraan operasional tersebut menimbulkan kecemburuan dari desa yang tidak mendapatkan jatah kendaraan roda empat. Karena itu, pemkab terus mengupayakan agar ke-289 desa dapat memiliki kendaraan yang sama. “Kami sih ingin semuanya kebagian, tapi keuangan kas daerah kami terbatas,” tuturnya.
Ia menambahkan, kendaraan operasional menjadi aset desa. Karena itu, mobil tersebut menjadi tanggung jawab penerima manfaat untuk merawatnya. “Kalau uang bensin atau operasional itu dianggarkan di APBD Desa,” ujar Deni.
Sebelumnya diberitakan, sesuai Perda No. 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Perubahan Belanja Daerah 2015, bantuan untuk mobil operasional kepala desa dalam bentuk uang tunai sebesar Rp150 juta.
Kabid Kekayaan di BPMPD Kabupaten Bogor Tika Siti Jatnika menjelaskan, tidak semua desa menerima bantuan kendaraan dari pemerintah, karena dana dari APBD tidak mencukupi. Jika ada desa yang belum menerima bantuan namun memerlukan kendaraan, bisa pinjam ke kepala desa penerima manfaat. ”Diperbolehkan meminjam, asal memang dibutuhkan. Sama-sama satu rumpun masa tidak saling membantu,” jelasnya.
Ia menambahkan, tak menutup kemungkinan ada rasa cemburu dari desa yang tidak menerima kendaraan operasional bagi kepala desa. Karena itu, pemkab terus berupaya agar seluruh desa diberikan fasilitas kendaraan yang ber-STNK atas nama pemerintah desa. “Kami mengupayakan mereka (seluruh desa) dapat semua,” ujarnya.
Terpisah, Sekda Kabupaten Bogor Adang Suptandar berharap bantuan kendaraan yang dialokasikan dalam bentuk uang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor. “Bukan untuk kepala desa, tapi masyarakat,” singkatnya. (rez/b/dik/py)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY