News, Sport and Lifestyle

Kalau Mau Jadi Kepala Sekolah Bayar Rp50 Juta

METROPOLITAN.ID | CIBINONG – Kekecewaan ratusan kepala sekolah atas perubahan struktur jabatan menjadi guru terus menggelinding bak bola salju. Kecewa diperlakukan tidak adil, mereka (kepala sekolah, red) membongkar tabiat buruk yang biasa dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan di Kabupaten Bogor. Upeti sebesar Rp10 hingga Rp50 juta, dikabarkan menjadi pemulus para guru dinaikkan menjadi kepala sekolah.
Seorang mantan kepala sekolah yang enggan namanya dikorankan menuding pihak UPT Pendidikan di kecamatan selalu meminta uang pelicin antara Rp10 hingga Rp50 juta jika ingin menjabat sebagai kepala sekolah. “Kalau guru ingin jadi kepala sekolah harus setor duit ke UPTD Pendidikan rata-rata Rp10 sampai Rp50 juta,” ungkap pria yang telah beruban itu, kemarin.
Ia mengaku terpaksa harus menyetor uang supaya bisa menjabat sebagai kepala sekolah. Pemberian uang pelicin itu terjadi pada 2002 lalu. Saat itu, ia harus menyuap petugas UPTD Pendidikan sebesar Rp750.000. “Saat dilantik kepala sekolah baru harus mengeluarkan uang lagi Rp1 juta buat menjamu petugas UPTD,” ujarnya sambil melengos meninggalkan gedung DPRD.
Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi mengimbau Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor mencari tahu kebenarannya. Sebab, perbaikan kualitas dan pergantian generasi kepsek SD di Kabupaten Bogor harus berjalan sesuai ketentuan bukan hasil suap-menyuap. “Harus dicari tahu agar target Kabupaten Termaju di Indonesia tidak terhambat,” pintanya.
Sebelumnya diberitakan, senyum bahagia yang terpancar dari wajah ratusan kepala SD negeri di Kabupaten Bogor dalam sekejap sirna. Mimik wajah mereka berubah kecut penuh amarah. Hal itu terjadi setelah pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor membacakan Surat Keputusan (SK) yang menyatakan ratusan kepala sekolah dimutasi menjadi guru.
Tak terima dengan perubahan struktur tersebut, mereka pun berbondong-bon­dong menuju gedung DPRD Kabupaten Bogor untuk menumpahkan kekecewaannya.
Sebelum SK dibacakan, satu per satu kepsek SDN di Kabupaten Bogor yang diturunkan menjadi guru langsung keluar meninggalkan ruang pelantikan di Gedung Tegar Beriman. Mereka lalu bergegas ke gedung dewan untuk bertemu Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi.
Ratusan mantan kepsek itu mengaku keberatan atas kebijakan disdik yang dinilai tidak adil, karena tidak menjalankan Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.
“Kami bukannya menolak, tapi disdik harus sesuai aturan dan dilakukan secara utuh. Masa yang belum 12 tahun mengabdi sebagai kepsek sudah dimutasi,” ketus mantan Kepsek SDN Cikopomaya 03 Soebroto, kemarin.(rez/b/dik/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *