SHARE

METROPOLITAN.ID | CIBINONG – Mengungkap dugaan pungutan liar (pungli) yang menyeret 40 kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kabupaten Bogor menjadi pekerjaan rumah aparat Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong. Jajaran Korps Adhyaksa itu pun dituntut segera mencokok pelaku pungli yang memuluskan keinginan guru meraih jabatan sebagai kepala sekolah.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Egi Gunadi Wibawa menegaskan bahwa kasus suap tersebut jangan sampai meredup. Jika pemberian upeti dari guru kepada kepala UPT dibiarkan, maka akan terjadi penurunan moral yang merusak tatanan di dunia pendidikan. “Kalau ingin menjadi kepala sekolah pakai uang berarti niatnya buruk. Kerjanya tidak tulus dan penuh pamrih. Mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya menjadi dasar dalam bekerja,” bebernya.
Egi menuturkan, sudah menjadi kewajiban bagi kejari dalam mengungkap kasus pungli tersebut. “Kalau memang terbukti harusnya ada sanksi selanjutnya,” ujarnya.
Ke depan, sambung Egi, proses rekrutmen guru menjadi kepala sekolah harus dilakukan secara jujur dan transparan dengan mempertimbangkan kualitas, bukan malah menyuap atau memberi upeti. “Rekrutmen harus objektif agar kualitas kepala sekolah tetap terjaga,” katanya.
Ia juga berharap seluruh kepala sekolah yang bakal mengalami periodesasi nanti memahami aturan baru dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. “Selain memberikan penilaian dan bimbingan terhadap kepala sekolah, juga memberi kesempatan terhadap guru lain yang berkompetensi menjadi kepala sekolah,” bebernya.
Ia pun meminta seluruh kepala UPT Pendidikan memiliki tolok ukur yang jelas saat mengangkat guru menjadi kepala sekolah. Kualitas pendidikan harus terus dijaga agar dapat melahirkan insan yang lebih baik dari generasi sebelumnya. “Kepala sekolah harus membuat lembaga pendidikan menjadi lebih baik,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, setelah membuat gerah kalangan dewan, kini kasus dugaan pungutan liar (pungli) oleh 40 kepala UPT Pendidikan Kabupaten Bogor bergulir ke ranah hukum. Jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong pun bergegas melakukan penyelidikan terkait kasus yang menggegerkan lingkungan pendidikan di Bumi Tegar Beriman itu. Bahkan, seorang pejabat di Dinas Pendidikan (Disdik) sudah dimintai keterangan.
“Iya tadi sekitar pukul 12:30 WIB, dari Disdik datang dan keluar pukul 13:30 WIB dengan membawa berkas. Ia lalu dimintai berkas mengenai periodesasi kepala sekolah,” ujar sumber Metropolitan di Kejari Cibinong, kemarin. Menurut dia, pemanggilan ini berdasarkan salah satu laporan masyarakat yang merasa dimintai duit oleh oknum Disdik untuk memuluskan niatnya menjabat sebagai kepala sekolah. (rez/b/dik/py)

Komentar Anda?

LEAVE A REPLY