News, Sport and Lifestyle

Kejari Preteli Kasus Suap Disdik

METROPOLITAN.ID – Setelah membuat gerah kalangan dewan, kini kasus dugaan pungutan liar (pungli) oleh 40 kepala UPT Pendidikan Kabupaten Bogor bergulir ke ranah hukum. Jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong pun bergegas melakukan penyelidikan terkait kasus yang menggegerkan lingkungan pendidikan di Bumi Tegar Beriman itu. Bahkan, seorang pejabat di Dinas Pendidikan (Disdik) sudah dimintai keterangan.
“Iya tadi sekitar pukul 12:30 WIB, dari Disdik datang dan keluar pukul 13:30 WIB dengan membawa berkas. Ia lalu dimintai berkas mengenai periodesasi kepala sekolah,” ujar sumber Metropolitan di Kejari Cibinong, kemarin.
Menurut dia, pemanggilan ini berdasarkan salah satu laporan masyarakat yang merasa dimintai duit oleh oknum Disdik untuk memuluskan niatnya menjabat sebagai kepala sekolah.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Dedi Aroza meminta kejari dapat membuktikan jika terjadi pungli oleh UPT Pendidikan. “Kalau terbukti berikan sanksi sesuai aturan,” ujarnya.
Untuk itu, ia meminta seluruh kepala UPT beserta kadisdik Pendidikan memberangus oknum tersebut. “Disdik telah berjanji akan menghapus pungli. Kami pun menuntut janji itu,” tegasnya.
Ia juga berharap mencuatnya kasus tersebut dapat dijadikan pelajaran agar tidak ada lagi yang jual-beli jabatan kepala sekolah di kalangan guru. “Itu bentuk suap dan bisa mencoreng wajah pendidikan di Kabupaten Bogor,” tanyanya.
Terpisah, Kadisdik Kabupaten Bogor Dace Supriyadi berkilah jika jajaran Kejari Cibinong hanya meminta data kepala sekolah yang dilantik pada Selasa (5/1) lalu. “Kami juga sudah berikan datanya,” tuturnya.
Tak hanya itu, Dace juga membantah tentang adanya pungli pada periodesasi kepala sekolah. Jika terbukti bawahannya melakukan pungli, ia akan mencopot jabatan oknum penerima pungli tersebut.
“Kalau kepala UPT terbukti melakukan pungli, maka akan saya kenakan sanksi berupa pencopotan jabatan,” ujarnya.
Informasi yang dihimpun Metropolitan, dari beberapa mantan kepala sekolah, pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan selalu meminta uang sebesar Rp10-50 juta agar bisa menjadi kepala sekolah di Kabupaten Bogor. Dan, dalam periodesasi kemarin terdapat 303 guru yang menjadi kepala sekolah. (rez/b/yok/dik/py)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *